Undang-undang dasar 1945 dilengkapi Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang p…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dibentuk sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengk…

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 3281 - 3319

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 1 - 76

Tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1980 No. 3155-3187

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.04 TLN 1980 3155-3187

Tambahan lembaran negara republik indonesia Tahun 1980 No, 3155-3187

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1980 3155-3187

Tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1981 No. 3188-3209

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1981 1988-3209

Tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1980 No. 3155-3187

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1980 3155-3187

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 NO. 5269-5385

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 1 - 77

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).

Sejarah kehutanan indonesia I : Periode Pra Sejarah - Tahun 1942

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii, 229 hal : il ; 35cm

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9 SEJ

Kamus istilah perdagangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9798391233

Deskripsi Fisik

xvi,134 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 382.03 KAM

Pedoman Umum Pembentukan Istilah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

R 418.048 IND p

Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Kedudukan Dan Peranan Undang-Undang No. 20…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 143 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043.2 IND a

Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Transaksi Tanah Adat Di Timor Timor

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 90 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 IND a

Ringkasan Dan Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan…

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi: Sis…

Satu dasawarsa wajah OJK

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 131 hal.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

050 SAT

Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia : Dari Administrasi Kas Menuju Pengelo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxviii, 223 hal.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.598 REF

Laporan Tahunan 2010 dan 2011

Laporan tahunan BAKN berisi pertanggungjawaban BAKN kepada publik dan merupakan dokumentasi perjalanan BAKN selama dua tahun, yaitu sejak pertama kali berdiri sampai dengan bulan november 2011.Dalam laporan ini akan disajikan kinerja BAKN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan visi dan misi DPR RI.

Laporan Hasil Penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan…

BAKN DPR RI menyimpulkan bahwa program pengadaan alusista bersumber pinjaman luar negeri yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembiayaan belum sepenuhnya efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer yang secara optimal memenuhi asas tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan N…

Sepintas Atas Kajian Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pad…

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…

Laporan Hasil Penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan…

Atas dasar amanat undang-undang ini maka badan akuntabilitas keuangan negara BAKN melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2013. Hasil penelaahan BAKN DPR RI di susun relevan dengan kebutuha komisi-komisi di DPR, hal ini dimaksudkan agar setoap komisi dapat menindaklanjuti hasil penelaahan BAKN sesuai kewenangan yang dimilikinya. Laporan hasil telaahan BAKN atas IHP…