Pendaftaran Tanah di Indonesia (1998) merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional "Bumi Bhakti" yang membahas sistem dan prosedur pendaftaran tanah di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum agraria yang berlaku. Buku ini menguraikan dasar hukum, asas, tujuan, serta tahapan pendaftaran tanah, termasuk pengukuran, pemetaan, pembukuan hak, dan penerbitan s…
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing merupakan regulasi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pembaruan te…
Peningkatan Upah Minimum Pada Sektor–Sub Sektor dan Regional di 27 Provinsi di Indonesia 1994 yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia merupakan laporan resmi yang memuat data dan analisis mengenai perkembangan serta penyesuaian upah minimum di berbagai sektor, subsektor, dan wilayah pada tahun 1994.
BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima kelompok yaitu: proses merger dan pengawasan BC oleh BI; pemberian FPJP; penatapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS;penggunaan dana FPJP dan PMS; praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BC yang merugikan BC.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dibentuk sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengk…
Buku ini mengandung pembahasan tentang apa moderasi beragama, mengapa kita memerlukannya, serta bagaimana cara melakukan penguatan dan implementasinya, baik dalam kehidupan pribadi, maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Penjelasan dari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 1 - 177
Penjelasan dari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 1 - 90, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 91, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 92 - 170, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 171 - 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 239 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 240 - 314
Penjelasan dari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 1 - 91, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 92 - 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 239 - 241 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 242 - 314
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 1 - 60
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 No. 1 - 54
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No. 1 - 43
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 1 - 60
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1 - 67
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No. 1 - 59
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 No. 1 - 57