BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima kelompok yaitu: proses merger dan pengawasan BC oleh BI; pemberian FPJP; penatapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS;penggunaan dana FPJP dan PMS; praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BC yang merugikan BC.
Buku ini berisi dokumentasi penting dari konferensi meja bundar (KMB) yang diselenggarakan di tahun 1949. Dokumentasi ini juga memuat beberapa ringkas dokumen-dokumen penting dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan pada masa itu. Juga terdapat beberapa tujuan dan alasan serta peristiwa yang membuat KMB penting untu dilakukan. Buku ini juga memuat daftar para ahli, delegasi dan penasehat yang t…
Perubahan lingkungan strategis yang dipacu oleh pesatnya ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi serta informasi menuntut pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Salah satu trend yang berkembang saat ini adalah pemanfaatan internet dan teknologi melalui digitalisasi pelayanan. Mengacu kepada hal tersebut, pengarsipan pada masa kini membutuhkan dukungan teknologi informat…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang sangat penting dalam konteks politik dan pemerintahan suatu negara. Sebagai badan legislatif yang mewakili kehendak rakyat, DPR memainkan peran sentral dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan pengambilan keputusan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, DPR secara konsisten menjadi fokus pemberitaan…
Aksi perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dengan inisiatif "CUTI'E Pegawai," bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan cuti pegawai melalui pendekatan digital. Latar belakang perubahan ini adalah kekurangan data laporan cuti yang akurat dan real-time, yang menghambat proses pemantauan kinerja. Ini disebabkan oleh ket…
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah penggerak utama dalam merumuskan hingga mengimplementasikan kegiatan di berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Mengacu kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pega…