Buku ini menyajikan potret efektivitas program rehabilitasi penyalahguna narkotika di lembaga pemasyarakatan, menganalisis kebijakan, pelaksanaan program, serta tantangan pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana.
Buku ini mengandung pembahasan tentang apa moderasi beragama, mengapa kita memerlukannya, serta bagaimana cara melakukan penguatan dan implementasinya, baik dalam kehidupan pribadi, maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rangkaian yang tidak berdiri sendiri-sendiri pada setiap tahapannya. Oleh karenanya, perlu dilakukan pengamatan yang utuh untuk melihat keterhubungan di antara setiap tahapan sekaligus untuk menemukan titik kelemahan pada setiap tahapan yang berkontribusi pada tidak terimplementasinya regulasi. Hasil dari studi ini mengonfirmasi beberap…
Isi buku ini terdiri dari beberapa perspektif, baik yang melihat ke belakang dengan menilai pencapaian MDGs itu sendiri, maupun yang berupaya pula menjangkau ke depan dengan mengantisipasi langkah apa yang masih ahrus dilakukan dalam tahun-tahun pasca 2015, termasuk yang mulai diwacanakan sebagai Sustainable Development Goals (SDGs), misalnya ada yang berupaya melihat capaian pada sektor terten…
Para penulis mengkaji berbagai strategi untuk mengakselerasi kinerja inklusi keuangan dan menciptakan kondisi ideal keuangan inklusif demi mencapai tingkat kemakmuran yang berkelanjutan. Mereka juga menganalisis masalah strategis lain untuk mencapai target inklusi keuangan, seperti peran koperasi, tata kelola hubungan BI dan OJK, edukasi dan literasi keuangan, serta implementasi inklusi keuanga…
Buku ini mengupas beberapa isu-isu strategis terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dapat dijadikan referensi para perumus kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN dalam proses proses pembangunan di Indonesia. Bagian pertama buku mengurai PNBP SDA sebagai alternatif penerimaan yang cukup membantu dalam menutupi kontribusi pajak yang kian kurang optimal. Bagi…
Penyusunan Kamus Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengembangan karier berdasarkan kompetensi dengan memahami pengertian, penjelasan, dan batasan Kompetensi Jabatan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengembangan kompetensi d…
Laporan tahunan BAKN berisi pertanggungjawaban BAKN kepada publik dan merupakan dokumentasi perjalanan BAKN selama dua tahun, yaitu sejak pertama kali berdiri sampai dengan bulan november 2011.Dalam laporan ini akan disajikan kinerja BAKN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan visi dan misi DPR RI.
Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna Ruah Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (seanjutnya disebut RJA DPR RI) Kalibata bertujuan: mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penggunaan Gedung Serbaguna RJA DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; mewujudkan pengelolaan dan penggunaan Gedung Serbaguna RJA DPR RI Kalibata yang …
Buku Rekomendasi Panja KER BKSAP ini harus dimaknai peran aktif DPR terhadap isu-isu ekonomi regional dan global. tentu saja buku tersebut sebagai bentyk pertanggung jawaban kerja kerja DPR ke rakyat Indonesia sebagai bentuk Pertanggungjaawaban Kerja-Kerja DPR ke rakyat Indonesia Sebagai Pemilik mandat.
BAKN DPR RI menyimpulkan bahwa program pengadaan alusista bersumber pinjaman luar negeri yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembiayaan belum sepenuhnya efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer yang secara optimal memenuhi asas tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan N…
dalam menjalankan program reformasi birokrasi khususnya area penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur agar penataan dan perencanaan pegawai di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian dewan perwakilan rakyat republik indonesia (setjen dan BK DPR RI) sesuai dengan proporsional makan perlu dilakukan penghitungan beban kerja masing masing jabatan di lingkungan setjen dan BK…
Kajian hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik primer maupun data sekunder yang dihinpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Dari hasil pengumpulan data dan informasi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan…
Kajian dan analisis ini merupakan ahsil dari pemantauan pelaksaan UU no. 41 thn. 1999 yentang kehutanan di tiga daerah tersebut. Kami menyadari kajian dan analisa hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan UU.
Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…