Transfer ke daerah merupakan konsekuensi yang timbul dari adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan-kebijakan yang yang dikeluarkan pemerintah terkait alokasi dana transfer ke daerah yang dimaksudkan untuk mendekatkan akses daerah terhadap pembangunan sehingga mampu menjamin kesejahteraan rakyat di daerah-daerah.
Perencanaan dan penganggaran Pro Rakyat Miskin (P3B) adalah proses perencanaan dan penganggaran yang memberikan prioritas pada penanggulangan kemiskinan. Sebuah anggaran dikatakan pro-rakyat miskin apabila anggaran yang dialokasikan dapat memberikan tambahan manfaat bagi masyarakat miskin.
Buku ini menjelaskan tentang isu isu pendapatan dan pembiayaan negara
Merupakan kajian tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari hukum adat,hukum pertanahan,hukum ketatanegaraan dan perspektif masa depan DIY. Secara khusus DIY tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman, yang berkembang dan mempengaruhi tatanan hukum yang hidup di DIY. Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya dipengar…
Buku ini merupakan kajian dan analisis dari hasil pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang telah dilaksanakan di empat daerah pemantauan yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemantau pelaksanaan UU Sisdiknas dilakukan secara empirik dengan menghimpun data dan …
RIA merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. RIA berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan, suatu metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu regulasi dan mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.
Salah satu sumber pertumbuhan yang dapat dioptimalkan kinerjanya dalam mendukung capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik adalah sektor pariwisata. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI akan menoba melakukan pemetaan faktor-faktor apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan oleh pemerintah untuk mendorong perepatan pembangunan pariwisata.
Buku ini disusun sebagai media komunikasi masyarakat dan dapat digunakan oleh siapa saja yang mempunyai kepedulian mendalam terhadap kegiatan Dewan Periode 1992 - 1997. Bagi Anggota Dewan, buku ini merupakan alat bantu untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya di bidang legislatif, penetapan anggaran dan pengawasan. Bagi masyarakat, buku ini berguna untuk mengan…
Buku saku ini berisikan pedoman kode etik bagi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangkaian upaya reformasi biokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya yang berkaitan dengan manajemen perubahan.
Buku ini merupakan kumpulan SOP AP di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1603/SEKJEN/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Seklretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik I…
Buku ini berisi tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tangal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bend…
BUKU INI BERISI LATAR BELAKANG, AKSI DAN PENUMPASAN PKI
Buku ini berisikan tentang ceramah-ceramah yang di sampaikan oleh pimpinan DPR RI sejak tahun pertama yaitu 2004-2005 sampai periode 2004-2009.
Buku ini berisikan tentang ceramah-ceramah yang disampaikan oleh pimpinan DPR RI pada tahun 2004-2005 sampai periode 2004-2009.
Buku ini berisi tentang Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan Badan Keahlian DPR yang merupakan sistem pendukung DPR RI