Politik Hukum : Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan

Politik hukum dikonsepsikan sebagai kebijakan publik (public policy) untuk menetapkan hukum mana yang perlu dipertahankan, direvisi, atau diciptakan untuk mencapai tujuan negara. Buku ini dikonsepsikan sebagai kebijakan publik, juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang politik hukum.

Kewirausahaan dan manajemen bisnis kecil

Buku ini berisi mengenai pengetahuan tentang bisnis dan kewirausahaan. Materi buku ini disusun dari hasil studi literatur serta pengalaman penulis sebagai praktisi bisnis dimana dalam buku ini dibahas lengkap diantaranya bagaimana memulai bisnis kecil, bagaimana pengembangkannya sampai kepada pemasaran dalam bisnis kecil dan lain sebagainya. Buku ini sangat sesuai untuk mahasiswa Program Diplo…

Menyusun Standard Operating Procedures Lembaga Pemerintah Berbasis Sistem Pen…

Buku ini menjelaskan metode pengembangan SOP khusus lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buku ini mengupas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, sasaran SOP, langkah penyusunan SOP, sistem pengendalian, format, dan contoh penyusunan SOP. Buku ini khususnya ditujukan untuk pejabat yang bekerja dilingkungan pemerintah yang terkait dengan sistem pengendalian, pelapo…

Multi finance : sewa guna usaha anjak piutang pembiayaan konsumen

2 eks

Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Buku ini mecoba untuk membantu masyarakat luas untuk dapat mengerti proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif karena disajikan secara menyeluruh, mulai dari aspek pemerintahan daerah, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah, pajak, hingga ke penyelenggaraan Negara yang bebas KKN.

Alquran: ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

979-8633-20-2

Deskripsi Fisik

xviii, 552 Hal, : 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.6 Haw a

KPI Regulator Penyiaran Indonesia

KPI adalah lembaga bantu yang didesain untuk berpihak pada kepentingan publik. hal tersebut terlihat dari adanya kesempatan kepada masyarakat untuk duduk di keanggotaan KPI. kemunculan komisi negara ini, pada saat awal desainnya, tak liput dari aneka pedebatan akademik. komisi ini dibayangkan stakeholders akan menjelma menjadi semacam Federal Communication Commission (FCC) di Amerika Serikat at…

Di bawah langit Jerusalem

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxvii, 145 hal.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.569.442 ARI d

Arus bawah demokrasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95482-6-8

Deskripsi Fisik

xxiv, 330 hal.; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

321.4 ARU

Manajemen stres, cemas dan depresi

Buku ini menguraikan pengertian stres, cemas, dan depresi disertai dengan gambaran gejala-gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Walaupun tidak menimbulkan kematian, namun gejala stres, cemas, dan depresi menyebabkan pasien tidak merasa nyaman dalam hidupnya dan fungsi kehidupan sehari-harinya menjadi terganggu. Pemahaman terhadap stres, cemas, dan depresi perlu segera dikenali dan ditangani agar …

Reviu rencana kerja anggaran pemerintah daerah

Buku ini membahas sistem perencanaan pembangunan nasional dan di daerah sampai dengan pelaporan rencana kerja anggaran, juga simulasi reviu-nya, yang bermanfaat bagi para pemangku pemerintahan di daerah, juga bagi para anggota dewan perwakilan rakyat di kabupaten kota dan provinsi. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah pengangga…

Mal Pelayanan Publik : Percepatan Peningkatan Kualitas Inovasi Layanan Masyar…

Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif dan akomodatif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pihak swasta dalam satu gedung. MPP merupakan suatu perjalanan pembaruan sekaligus suatu langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Ke…

Sistem Kesehatan Nasional Dewasa ini menetapkan bahwa upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan fokus dari pembangunan kesehatan. Penguatan upaya kesehatan masyarakat merupakan penguatan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit oleh pemerint…

KPI : regulator penyiaran Indonesia

: Reformasi pada 1998, sebagai peristiwa politik dan hukum, telah mengubah sendi ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya membuka ruang munculnya lembaga negara bantu (auxiliary agent) atau yang lazim disebut komisi negara. Pada masa itu, komisi negara hadir seperti jamur di musim hujan. Kemunculan komisi negara dilatarbelakangi dengan ketidakpedulian pemerintah untuk memenuhi kepentingan rakyat…

Modal ventura : cara mudah meningkatkan usaha kecil & menengah

Krisis ekonomi yang berkepanjangan semenjak tahun 1997 yang sampai sekarang juga belum pulih sepenuhnya telah banyak memakan korban, banyak konglomerat-konglomerat Indonesia yang runtuh ditengah-tengah keuangan Negara yang juga sangat memprihatinkan. Dalam situasi tersebut membuktikan bahwa peranan usaha kecil dan menengah sangat menonjol, mereka relative tahan banting menghadapi badai krisis.

Omnibus Law: Cipta Lapangan Kerja

Dalam konteks Undang-Undang, Omnibus Law dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum dalam berbagai undang-undang, ke dalam satu undang-undang pokok.

Reviu rencana kerja anggaran: pemerintahan daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-446-919-1

Deskripsi Fisik

ix, 238 hal. ; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.48 DAD r

Pembangunan kesehatan di Indonesia

Pembangunan kesehatan di Indonesia memiliki dua wajah yang kontras. Bagi rakyat banyak, yang sering kali terkena penyakit musiman, pembangunan kesehatan tidak berarti apa-apa. Ia hanya menjadi konsep bagus di atas kertas. Sebaliknya, bagi pejabat dan praktisi kesehatan, ia menjadi panduan bagaimana melaksanakan tugasnya. Ia bahkan menjadi taruhan karir di masa depan. Begitulah, pembangunan kese…

Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ dan LPP APBD/LKPD Audited Serta TLHP BPK

DPRD sebagai wakil rakyat daerah memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi legislasi (penyusunan PERDA); 2. Fungsi budgeting (penyusunan PERDA APBD); dan 3. Fungsi controlling (pengawasan pemerintah daerah). Dalam melakukan fungsi ke-3, pengawasan DPRD akan dilaksanakan terhadap seluruh siklus penyelenggaraan pemerintah daerah terutama LKPJ, APBD/LKPD AUDITED, serta TLHP BPK. Buku ini akan mem…

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 16 No. 4, Juli 2010

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 16, Nomor 4 Juli 2010 berisi artikel-artikel di bidang pendidikan dan kebudayaan yang antara lain membahas pengembangan progroam pendidikan anak usia dini (PAUD) (J.M. Tedjawati); Pengaruh diskrepansi harapan-persepsi pengembangan/pemeliharaan SDM terhadap kepuasan kerja dan komitmen guru sekolah dasar (Dadang Dahlan); Analisis hubungan perilaku pemeliharaa…