Buku ini menjelaskan metode pengembangan SOP khusus lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buku ini mengupas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, sasaran SOP, langkah penyusunan SOP, sistem pengendalian, format, dan contoh penyusunan SOP. Buku ini khususnya ditujukan untuk pejabat yang bekerja dilingkungan pemerintah yang terkait dengan sistem pengendalian, pelapo…
perang atau damai dalam wawasan politik internasional menelaah pergeseran-pergeseran dua kutub diametral. Konsensus dan konflik dalam kerangka politik global.
Dahlan Iskan bukan ahli listrik tetapi wartawan yang entrepreneur media yang menjadi CEO PLN, dengan memakai logika dan common sense dalam menyelesaikan persoalan. Dengan gayanya yang mudah dimengerti ia menulis CEO Note bagi seluruh karyawannya untuk memberi motivasi
Buku ini mengisahkan tentang kemenangan semangat manusia tentang penghargaan atas kehidupan yang dikisahkan oleh seseorang yang menyelamatkan hidupnya dengan hatinya, pandangan hidupnya, rasa cintanya, agamanya, bukan sebagai seorang suci.
Dahlan Iskan sekarang menjabat Chairman/CEO Jawa Pos Group, sebuah jaringan media cerak terbesar di Indonesia. Di bawah grup yang dia pimpin itu kini telah terbit lebih dari 100 surat kabar harian di seluruh Indonesia. Diluar kesibukannya dalam memimpin bisnis grup Jawa Pos, Dahlan Iskan juga menjadi CEO Perusahaan Daerah Jatim PT.Panca Wira Usaha yang merupakan holding company dari sekitar 12 …
Buku ini mecoba untuk membantu masyarakat luas untuk dapat mengerti proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif karena disajikan secara menyeluruh, mulai dari aspek pemerintahan daerah, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah, pajak, hingga ke penyelenggaraan Negara yang bebas KKN.
KPI adalah lembaga bantu yang didesain untuk berpihak pada kepentingan publik. hal tersebut terlihat dari adanya kesempatan kepada masyarakat untuk duduk di keanggotaan KPI. kemunculan komisi negara ini, pada saat awal desainnya, tak liput dari aneka pedebatan akademik. komisi ini dibayangkan stakeholders akan menjelma menjadi semacam Federal Communication Commission (FCC) di Amerika Serikat at…
Umum dipahami, dalam menggunakan profesionalisme dan integritas, dalam hal ini kemandirian dan kebebasan hakim menerima, memeriksa, mengadili dan atau memutus, khususnya perkara pidana, secara teoritis dijamin oleh undang-undang, secara praktis juga tidka ada hambatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, tidak pernah ada pengaruh secara langsung baik dari atasan, teman seprofesi maupu…
Buku ini menguraikan pengertian stres, cemas, dan depresi disertai dengan gambaran gejala-gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Walaupun tidak menimbulkan kematian, namun gejala stres, cemas, dan depresi menyebabkan pasien tidak merasa nyaman dalam hidupnya dan fungsi kehidupan sehari-harinya menjadi terganggu. Pemahaman terhadap stres, cemas, dan depresi perlu segera dikenali dan ditangani agar …
In the book land,property and governance, we look at the use of law in anticipation of a deadlock because contracs cannot be executed. For example, housing contracts for low income people cannot be completed due to the Covid-19 pademic. We will discuss the legal comparison between before majeure, default, and rebus sic stantibus. The agreement assigns the duties, responsibilities, and obligatio…
Buku ini membahas sistem perencanaan pembangunan nasional dan di daerah sampai dengan pelaporan rencana kerja anggaran, juga simulasi reviu-nya, yang bermanfaat bagi para pemangku pemerintahan di daerah, juga bagi para anggota dewan perwakilan rakyat di kabupaten kota dan provinsi. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah pengangga…
Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif dan akomodatif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pihak swasta dalam satu gedung. MPP merupakan suatu perjalanan pembaruan sekaligus suatu langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
: Reformasi pada 1998, sebagai peristiwa politik dan hukum, telah mengubah sendi ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya membuka ruang munculnya lembaga negara bantu (auxiliary agent) atau yang lazim disebut komisi negara. Pada masa itu, komisi negara hadir seperti jamur di musim hujan. Kemunculan komisi negara dilatarbelakangi dengan ketidakpedulian pemerintah untuk memenuhi kepentingan rakyat…