Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 3245 - 3266

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 1 - 55

Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267-3280

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1984 3267-3280

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267 - 3280

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 1 - 54

Tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1980 No. 3155-3187

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.04 TLN 1980 3155-3187

Tambahan lembaran negara republik indonesia Tahun 1980 No, 3155-3187

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1980 3155-3187

Tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1981 No. 3188-3209

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1981 1988-3209

Tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1980 No. 3155-3187

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1980 3155-3187

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 3188-3209

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1981 3188-3209

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 4595 - 4674

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 1 - 125

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 4255 - 4352

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 1 - 98 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 99 - 160

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 4070 - 4166

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. No. 1 - 160

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 3922-4069

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 2000 3922-4069

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 NO. 5269-5385

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 1 - 77

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…

Facts about Korea

Buku facts about Korea yang merupakan edisi tahun 2008 berisi tentang fakta seputar Sejarah, Pemerintahan, Konstitusi, aspek ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan di Korea.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 99-160

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 LN 2003 99-160

Sejarah kehutanan indonesia I : Periode Pra Sejarah - Tahun 1942

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiii, 229 hal : il ; 35cm

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9 SEJ

Lembaran Negara Republik Insonesia Tahun 1977 No. 1 - 60

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 2 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1977. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 3094 - 3113 (TR).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 10 Nopember 1995 dalam Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberi landasan hukum yang kuat untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Ketentuan di bid…