Prinsip Non-Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Dalam Pembentukan Pe…

Upaya pemenuhan hak ekosob telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan diteguhkan dengan berbagai regulasi, baik internasional maupun nasional. Pemerintah (pusat dan daerah) berdasarkan Kovenan Ekosob menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak ekosob. Di tingkat pemerintahan daerah yang pada era otonomi daerah menjadi penanggung jawab pengelola…

Resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak dan tidak menerima pengujian …

Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah pada bulan Juli - Desember 2019

Cetak biru

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii,258p. ; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

604.25 MAH c

Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara: Laporan Tahunan Mahkamah …

Buku laporan ini merupakan laporan tahunan kesembilan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi selama lembaga ini berdiri. Di dalam Pasal 13 UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi memang terdapat ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus, serta laporan mengenai penge…

Standar Profesional Akuntan Publik

Edisi

Cetakan ke-1

ISBN/ISSN

979-691-041-1

Deskripsi Fisik

1 jil.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.45 STA

Nutrisi dan kesehatan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

574.13 ISM

Biokimia dan fisiologi karbohidrat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

574.19248 TRA

Maklumat Dan Standar Pelayanan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan …

Buku Maklumat dan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) senantiasa berupaya dan berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi DPR RI …

Standar Profesional Akuntan Publik

Edisi

Cetakan ke-1

ISBN/ISSN

979-8146-37-9

Deskripsi Fisik

xxiv, 866 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.61 STA

Etika Hubungan Legislatif Eksekutif

Edisi

2

ISBN/ISSN

979-3519-04-5

Deskripsi Fisik

x, 216 Hal, :24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 e

Prolegnas sebagai politik pembangunan hukum nasional: proceeding workshop dan…

Sejalan dengan amanat DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka Baleg DPR menginginkan bahwa untuk menata hukum nasional ke depan, hukum yang dibuat betul-betul merupakan derivasi dari Pancasila dan UUD 1945, punya visi jauh ke depan, dibuat secara terencana, sistematis, dan bertahap, yang dibuat secara integratif dengan berpijak pada Prolegnas.

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN) membangkitkan asa bagi Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semarak aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, serta tersedianya…

Informasi peraturan perundang-undangan bidang politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

271 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320 INF

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan …

Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilaku…

Analisis kebijakan luar negeri pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)

Pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, yang baru berjalan setahun, banyak mendapat sorotan terutama dalam kebijakan luar negerinya yang dinilai sangat kontroversial, baik dari perspektif masyarakat awam maupun bagi mereka yang biasa berkecimpung dengan analisis dan pembuatan kebijakan luar negeri.

Mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

87 hlm. ; ilus.: 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.23 MEK

Profesi hukum itu asyik!: sarjana hukum bukan sekadar pengacara & Hakim

Buku ini membahas mengenai 25 profesi hukum yang bisa menambah informasi dan memperluas wawasan mengenai profesi hukum.

Koordinasi program penelitian nasional : jagung

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii,80 hal : il. : 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

633.15 KOO

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk pada Ban…

BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima kelompok yaitu: proses merger dan pengawasan BC oleh BI; pemberian FPJP; penatapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS;penggunaan dana FPJP dan PMS; praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BC yang merugikan BC.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Susunan, Kekuasaan dan Acar…

UU Nomor 14 Tahun 1985, Buku I dan II