Covid-19: catatan linimasa para analis muda

Buku ini ditulis dalam tiga bagian. Bagian pertama dimulai dengan potret pola penyebaran Covid-19 baik pada tataran global maupun di Indonesia, yang episentrumnya terus berpindah. Bagian kedua membicarakan upaya berbagai negara untuk membendung wabah tersebut sekaligus menyelamatkan ekonomi mereka. Dalam bagian ini dijelaskan pula efek domino Covid-19 yang merambat dari krisis kesehatan menuju …

Jangan Pilih Calon Hakim (Agung) Busuk

Dari berbagai seleksi calon hakim agung, maupun pejabat public lainnya di bidang hukum, hal yang selalu dikeluhkan oleh panitia seleksi dan anggota DPR RI umumnya seragam yaitu minimnya masukan atau laporan dari masyarakat mengenai track record (rekam jejak) calon hakim agung yang nantinya akan diseleksi. Pada dasarnya beberapa LSM yang tergabung dalam koalisi pemantau peradilan dalam setiap pe…

Hukum dalam Ekonomi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-732-976-3

Deskripsi Fisik

xxxvi, 165 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 SAR h

"Original": Optimalisasi laporan realisasi anggaran melalui pengembangan apli…

Dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang administrasi dan persidangan, maka diperlukan adanya dukungan anggaran. Namun dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikelola secara tertib, taat terhadap perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

Optimalisasi Kegiatan Analisis Berita Melalui Digitalisasi Dokumen Publikasi …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Dukungan Penyiapan Bahan Koordinasi dan Bahan Perumusan Kebijakan dalam Rangk…

Implementasi aksi perubahan “Dukungan Penyiapan Bahan Koordinasi dan Bahan Perumusan Kebijakan dalam Rangka Penyusunan Program dan Anggaran melalui aplikasi Basura” telah dilaksanakan pada milestone jangka pendek. Capaian dari aksi perubahan ini adalah Aplikasi Basura (Bahan Penyusunan Anggaran) yang merupakan solusi dari permasalah yang ada pada Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran. …

Pengantar ilmu hukum

Pengantar ilmu hukum, atau yang lazim disingkat PIH. PIH merupakan pengantar untuk memahami ilmu hukum beserta segala aspeknya

Kisah Pekerja Migran Indonesia Menjejak di Tanah Harapan Hongkong

Banyak anggapan bahwa bekerja di luar negeri adalah sesuatu yang menarik. Mulai dari gaji besar, melihat tempat-tempat di belahan dunia lain, jalan-jalan, belajar bahasa dan budaya di negara lain, mempunyai kesempatan mendapatkan pengalaman lebih besar dan segala daya tarik lain. Semua itu memang ada. Namun, di balik itu semua, juga terdapat kisah-kisah pilu dan dramatis. Baik itu yang ter…

Telisik Daya Tahan Usaha dan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

Bunga rampai "Telisik Daya Tahan Usaha dan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19" ini menelisik dampak pandemi Covid-19 menelisik dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja makroekonomi nasional, upaya pemerintah untuk memitigasi dampaknya terhadap usaha kecil dan menengah serta masyarakat berpendapatan rendah. Didiskusikan juga keterpurukan maskapai penerbangan nasional dan daya saing daerah di …

Ideologi dan Kurikulum

Edisi

Ed. 4

ISBN/ISSN

978-623-6063-02-6

Deskripsi Fisik

400 hlm ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

378 SAR i

Hukum tata ruang dan tata guna tanah: Prinsip-prinsip hukum perencanaan penat…

Kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pembangunan hukum agraria/pertanahan adalah perencanaan tata ruang. Materi yang dituangkan dalam buku ini disusun berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap teori dan konseptual, prinsip pokok UUPA, UUPPLH, UUTR, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Terdiri dari 5 Bab, meliputi Bab 1 berisi tentang Kebijakan Pembaruan Huku…

Menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional yang Lebih Baik

Buku dengan judul "Menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional yang Lebih Baik" terbit pada saat yang tepat dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung visi dan misi pemerintah khususnya dibidang kesehatan. Buku ini terbit sebagai hasil kajian dan penelitian mengenai jaminan kesehatan nasional oleh para penulisnya di tahun 2015 yang turut diperkaya dengan diskusi langsu…

Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-02-2470-6

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

361.2 RUD p

Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya Terhadap Pemban…

Pengaturan mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik baru era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pada era ini terjadi pengalihan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan local yang berupa ancaman disintegrasi, kemiskinan, ketidakmerata…

Pengembangan industri tekstil nasional: kebijakan inovasi dan pengelolaan men…

Lima aspek penting pengembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dibahas dalam buku ini, yang mencakup kontribusinya terhadap perekonomian nasional, sistem inovasi, pengelolaan pengembangan, akses pembiayaan dan revitalisasi industri tekstil nasional. Kelima aspek tersebit memiliki sekuensi dan konektivitas yang baik untuk menjawab tema utama buku ini, yaitu perumusan kebijakan pengemb…

Kebijakan ekonomi maritim Indonesia: Pembangunan tol laut sebagai basis pertu…

Buku dengan judul “Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia: Pembangunan Tol Laut sebagai Basis Pertumbuhan dan Pemerataan” terbit pada saat yang te[at. Permasalahan besar yang dihadapi bangsa ini adalah ketimpangan pembangunan khususnya pembangunan antarwilayah, di samping ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat dan kelas pendapatan. Tema utama yang diusung dalam buku ini adalah memban…

Efektivitas dan akuntabilitas dana perimbangan dan peranannya terhadap pemban…

Buku ini menguraikan tentang pola belanja daerah yang relatif masih didominasi oleh belanja pegawai. Kondisi ini juga terjadi pada dua daerah di Indonesia yang telah dikategorikan sebagai daerah berkapasitas fiskla oleh pemerintah pusat pada tahun 2012, yaitu pemerintah kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten banjar. Walaupun kedua daerah telah berupaya untuk mengalihkan porsi belanja pegawai ke…

Tindak pidana pornografi

Pada hakikatnya pornografi mengandung tiga sifat, yaitu kecabulan, eksplotasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Dalam Undang-undang pornografi ada terdapat 33 perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana pornografi, seperti persenggamaan, eksploitasi seksual, ketelanjangan yang dikemas dalam 10 pasal. Tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi lebih lengkap daripada di dalam KUHP, lebih…

Humas Pemerintah

Di era keterbukaan informasi ini, sudah saatnya peran humas pemerintah dioptimalkan. Humas harus berperan sebagai juru bicara yang efektif bagi pemerintah dan dimanfaatkan untuk membagun opini di tengah masyarakat tentang pemerintah dan penyelenggara pemerintahan dan humas harus mampu membentuk dan mengarahkan opini pblik kepada citra positif pemerintah

Kesiapan industri agro sebagai industri andalan indonesia dalam menghadapi pe…

Buku ini memaparkan permasalahan menjadi 3 bagian, yakni pertama menyoroti industri agro dilohat dari pendekatan komoditi primernya, kedua membahas studi kasus perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia di era perdagangan bebas, khususnya era MEA 2015, dan ketiga difokuskan bahasan untuk masalah daya saing agro. Seiring dengan terus menurunnya nilai ekspor pertanian primer Indonesia, maka perlu …