Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual

Tujuan undang-undang dibidang HAKI yang berlaku sebaga hukum positif Indonesia merupakan implementasi dari keikutsertaan Indonesia pada konvensi-konvensi Internasional.

Pasal-pasal tentang hak tanggungan atas tanah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-528-323-1

Deskripsi Fisik

viii, 242 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum ekonomi dalam dinamika

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-388-6

Deskripsi Fisik

247 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.074 USM h

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Topik-topik yang dibahas dalam buku ini, diantaranya: 1. Dasar dan substansi pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia; 2. Perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang; 3. Bentuk-bentuk kegiatan penguasaan pasar atau posisi dominan dalam berusaha; 4. Penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Hukum lelang

Buku ini membahas mekanisme pelaksanaan lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undang lelang yang berlaku. Serta membagi dalam 5 bab yitu bab 1 mengenai sejarah lelang, sejarah kelembagaan lelang dan sumber hukum lelang. Bab 2 mengenai pengertian dan perlingkupan lelang terkait dengan istilah dan pengertian lelang serta perbedaan dengan tender, asas-asas lelang, keunggulan dan fungsi lela…

Hukum acara persaingan usaha di Indonesia

Buku ini sebagai salah satu upaya untuk mempelajari dan memahami aturan, norma dan prinsip hukum dalam Hukum Acara Persaingan Usaha di KPPU dan badan peradilan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Topik-topik yang dibahas dalam buku ini antara lain mengenai eksistensi dan peranan hukum persaingan usaha, sumber-sumber hukum acara persaingan, kelembagaan KKPU, tata cara penanganan perkar…

Pokok-pokok hukum lingkungan nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8035-30-5

Deskripsi Fisik

xix, 276 p. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 USM p

Panas Bumi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

70 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pembaharuan hukum lingkungan nasional

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-414-880-6

Deskripsi Fisik

xvi, 564 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.046 USM p

Geopolitik dan geostrategi : keamanan dan kedaulatan laut

Buku ini menjelaskan tentang dinamika mensinergikan 12 stakeholder yang mempunyai tugas di bidang keamanan dan keselamatan laut sesuai dengan amanat Perpres No. 81 Tahun 2005 tentang Pembentukan Bakorkamla. Dalam proses mensinergikan penulis berkreasi menemukan metode-metode baru dalam pelaksanaan menjaga kelautan nusantara, antara lain dimulainya era pengawasan perairan Indonesia dengan tekni…

Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan diluar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat win - win solution. dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang lazim disebut Alternative Dispute Resulation (ADR)

Hukum persaingan usaha di Indonesia

Dengan adanya pengaturan hukum persaingan usaha berdasarkan undang-undng nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, tanpa merugikan masyarakat atau konsumen, sehingga pada gilirannya pengusaan pasar bersangkutan terjadi secara kompetitif dan sehat

Dari Presiden ke Presiden

Edisi

-

ISBN/ISSN

13:978-979-91-0190-7

Deskripsi Fisik

333 hal. : il. ; 17 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 RAC d

Manajemen kedaruratan kesehatan lingkungan dalam kejadian bencana

Buku ini menguraikan langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan jalan memahami dan melaksanakan upaya-upaya dalam bidang Kesehatan Lingkungan untuk memulihkan dan melindungi kesehatan masyarakat pada penduduk yang terkena musibah bencana seperti bencana alam, bencana sosial, dan paduan kedua bencana itu. Penguraian dalam buku ini diutamakan kepada pemahaman segi-segi dasar pengetahuan dan lata…

Hukum Jaminan Keperdataan

Istilah hukum jaminan (security of law, zekerheidsstelling, zekerheidsrechten) meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan. Intinya hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Dengan kata…

Komando Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringata…

Badan Keamanan Laut (Bakamla), sebagai realisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,khususnya Bab IX, mengedepankan tiga hal utama,yaiyu patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia bersifat “One for All’,proses penegakan hukum di laut yang tuntas, dan penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini keamanan dan keselamatan laut. Sist…

Dimensi hukum kepailitan di Indonesia

Seiring dengan gejolak moneter yang melanda Indonesia, kehadiran sarana hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sangat membantu badan-badan usaha dalam mengatasi persoalan ekonomi yang begitu mendesak untuk diselesaikan. Permohonan kepailitan pun meningkat setelah peraturan kepaillitan yang lama diubah dan disempurnakan. Perubahan dan penyempurnaan peraturan serta pengaturan k…

Aspek-aspek Hukum Perolahan dan Kekeluargaan di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3421-06-1

Deskripsi Fisik

xiii, 458 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346 USM a

Hukum perwakafan di Indonesia

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan dilembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia ketentuan mengenai wakaf telah dituangkan ke dalam sebuah Undang-undang khusus yang mengatur tentang wakaf yaitu p…

Faktor-faktor Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Komplek Pe…

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penerapan Program K3 di Komplek Perkantoran Setjen DPR RI. Hasil penelitian menunjukk…