Maria Ulfah: menteri perpempuan pertama Indonesia

MARIA ULFAH atau yang biasa dipanggil "Itje", merupakan sosok menteri perempuan pertama di Indonesia yang bertugas sejak 12 Maret 1946, di masa pemerintahan Kabinet Sjahrir II. Maria Ulfah adalah salah satu tokoh perempuan di Indonesia yang memiliki kontribusi besar daiam perjuangannya membela hak-hak perempuan. Dia adalah anggota Komisi Rancangan Peraturan Perkawinan sebagai cikal bakai lahirn…

Zonasi: Taman Nasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-21-4464-2

Deskripsi Fisik

viii, 116 hlm.; 23 cm

Judul Seri

Zonasi: Taman Nasional

No. Panggil

333.720 959 8 MAR z

Budaya bahari

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-22-1376-7

Deskripsi Fisik

xvi, 179 hlm. : il. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

551.46 PRA b

Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 423 hal. : 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 PRA p

Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

176 hal. : 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 PRA t

Euthanasia : Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

142 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 PRA e

Upetisme ditinjau dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 395 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 PRA u

Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Perencanaan sangat diperlukan untuk menyesuaikan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan dengan sumber daya yang ada serta berbagai alternatif lain yang mungkin diperlukan. Proses perencanaan pembangunan saat ini dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta proses bottom-up dan top-d…

Politik hukum kewarganegaraan ganda

Problematika kewarganegaraan saat ini menjadi issue menarik yang seringkali dibahas di tengah-tengah masyarakat. Perdebatan mengenai kewarganegaraan seringkali memunculkan ide-ide baru, baik jika dikaji melalui perspektif kebijakan atau bahkan dari sudut pandang hukum. Di antara beberapa isu faktual terkait kewarganegaraan, wacana terkait penerapan asas kewarganegaraan ganda di Indonesia menjad…

Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia

Pengkajian dalam buku ini diawali dengan pemahaman terhadap konsepsi negara,wilayah negara,yurisdiksi dan kedaulatan negara dalam perspektif hukum internasional, perjanjian internasional sebagai sumber dalam perjanjian perbatasan negara,maupun hukum nasional yang merupakan representasi hak suatu negara dalam melindungi integritas kedaulatan negara. Selanjutnya akan diuraikan pula pengertian per…

politik Hukum Kewarganegaraan Ganda

Buku Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda membahas dinamika pengaturan kewarganegaraan ganda dalam sistem hukum Indonesia dari perspektif politik hukum. Analisis difokuskan pada dasar konstitusional, perkembangan regulasi, serta implikasi yuridis, sosial, dan politik dari penerapan kewarganegaraan ganda dalam konteks globalisasi dan mobilitas warga negara.

Literasi: Episentrum Kemajuan Kebudayaan dan Peradaban

Dalam tulisan ini dikemukakan fenomena literasi sebagai episentrum kemajuan kebudayaan dan peradaban masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia. Di dalamnya dikupas jatuh-bangunnya berbagai masyarakat dan bangsa akibat kondisi literasi yang berubah-ubah dalam masyarakat dan bangsa yang bersangkutan. Di samping itu, secara khusus juga dikupas kondisi literasi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Hukum dan Kebijakan WTO di Bidang Perdagangan Internasional

Hukum Perdagangan internasional adalah salah satu cabang hukum yang kompleks dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Tidak ada cabang hukum yang lebih dinamis selain Hukum Perdagangan Internasional. Terlebih, sejak terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), perdagangan global semakin menunjukkan dinamikanya seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di sektor teknolog…

Inklusi Keuangan untuk Kemakmuran Bangsa

Para penulis mengkaji berbagai strategi untuk mengakselerasi kinerja inklusi keuangan dan menciptakan kondisi ideal keuangan inklusif demi mencapai tingkat kemakmuran yang berkelanjutan. Mereka juga menganalisis masalah strategis lain untuk mencapai target inklusi keuangan, seperti peran koperasi, tata kelola hubungan BI dan OJK, edukasi dan literasi keuangan, serta implementasi inklusi keuanga…

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah

Kegiatan perencanaan dan penganggaran daerah merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD (penyusunan APBD). Dalam praktiknya, tidak sedikit permasalahan yang terjadi ketika perencanaan dan penganggaran daerah dilakukan, baik menyangkut proses maupun substansinya. Proses perencanaan dan penganggaran saat ini memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta proses bottom-up dan to…

Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia

Indonesia sejak dahulu telah mengimpor aneka ragam agama, kesusastraan, ilmu, teknik, dan berbagai jenis produk peradaban lainnya yang berasal dari India, Timur Tengah, Tiongkok serta Eropa yang kemudian diolah, disesuaikan, dikembangkan, sehingga menjadi bagian utuh dari kebudayaan Indonesia. Semua ini terjadi melalui proses penerjemahan. Maka jelas, terjemahan merupakan salah satu fenomena te…

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer

HKI adalah salah satu cabang hukum yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, Namun, karena metode penyampaian dan perspektif yang digunakan kurang tepat.

Sintaksis Bahasa Indonesia dalam Siaran Berita di TVRI

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-459-123-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

415 IND s

Kepemimpinan kepala daerah: pasca pilkada langsung dan era otonomi daerah

Kepemimpinan kepala daerah pada era otonomi daerah terkait dengan sistem pilkada langsung oleh rakyat. Melalui pilkada langsung secara demokrasi dapat memilih seorang pemimpin yang diharapkan.

Gubernur : kedudukan, peran dan kewenangannya

Upaya Pemerintahan Pusat untuk mereposisi peran dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat akhirnya terjawab dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Terbitnya Peraturan in laksana sebuah hadiah diawal tahun yang diharapkan akan membawa kemajuan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berbingkai negara kesatuan. Namun demikian, peraturan ini bukan merupakan akhir dar…