Buku ini menyajikan ulasan mengenai Hukum Administrasi Negara dari tiga titik penekanan pada: (i) sisi teorertis konseptual; (ii) n perkembangan pengaturan yang terjadi dalam satu dasawarsa terakhir – dengan catatan apresiasi dan/atau kritik – terhadapnya; (iii) kasus-kasus yang dihadapi oleh Pemerintah atau yang dihadapi masyarakat, baik yang tidak sampai bersengketa di lembaga peradilan h…
Pemilu 2019 untuk pertama kalinya diselenggarakan dengan skema serentak. Dalam skema ini, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Skema ini berbeda dengan skema pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi, yakni pemilihan legislatif pelaksanaannya mendahului pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan skema keserentakan…
Buku ini terbagi atas 3 bagian utama, yakni aspek ekonomi, aspek lingkungan, serta aspek sosial dan kelembagaan. Pertama, aspek ekonomi terdiri atas tulisan dengan mengambil topik tentang jasa lingkungan, pajak dan kesinambungan negara, serta pengaruh transfer pricing dan tax haven terhadap kesinambungan penerimaan negara. Kedua, aspek lingkungan banyak membahas tentang sektor kehutanan dan kel…
DASAR DASAR HUKUM BERACARA DI PENGADILAN NIAGA ini berisikan telaah tematik norma hukum beracara di pengadilan niaga secara teoritik dan normatif agar bahasannya bersifat ilmiah dan sesuai serta berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum pada pengadilan negeri Keberadaannya diben…
Buku ini menjelaskan tentang bantuan hukum di Indonesia. Bantuan hukum pada dasarnya tidak hanya berdasarkan aturan hukum saja, tetapi juga etika yang terkandung di dalamnya. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum, organisasi bantuan hukum, mahasiswa, atau masyarakat umum mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan agar mereka yang berhub…
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi yang digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. SAK ETAP diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 17 Juli 2009 dan disahkan oleh DSAK IAI pada 19 Mei 2009.
Buku ini membahas tentang perlindungan HAM oleh MKRI pada term pertama 2003-2008 di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie (the Jimly Court) melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang. Perubahan UUD NRI 1945 mentransformasikan HAM sebagai hak-hak alamiah menjadi ketentuan-ketentuan konstitusionalitas undang-undang MKRI menjalankan fungsi sebagai human rights court jika dasar pengujian yan…
Pengujian Undang-Undang Judicial Review) No.38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) kepada Mahkamah Konstitusi, menjadi tanda bahwa masih belum terdapat suatu jalan yang dapat menyelesaikan masalah antara hukum tata negara nasional dengan hukum (perjanjian) internasional. Masalah itu adalah Undang-Un…
2 eks
Buku ini tidak membuat campur tangan pemerintah menjadi hal yang tabu, sambil mengemukakan berbagai teknis dan aspek lainnya kecuali berpartisipasi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa, yang memberikan gambaran tentang infrastruktur politik dan instrumen-instrumen kebijakan yang tersedia untuk digunakan oleh pemerintah dalam mengendalikan ekonomi demi kesejahteraan rakyat secara berkea…
Judul asli: A New Criminal Type in Jakarta: Counter-Revolution Today
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum; sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UKM; bentuk pengaturan lebih sederhana dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan; dan relatif tidak berubah selama beb…
SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum
SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri (sederhana) karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukuran ,murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya
Buku ini terdiri dari 12 bab dengan rincian 3 bab awal merupakan penjelesan umum, 6 bab berikutnya menjelaskan topik anova,manova,ancova, dan mancova, dan 3 bab terakhir menjelaskan topik perluasan dari manova, yaitu repeated measures, mix model, dan analisis profil.