Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia : Sebuah Reorien…

Keprihatinan atas tiga isu utama yang menjadi isi buku ini sama sekali bukan sesuatu yang baru. Banyak para yuris yang telah mengemukakan keprihatinannya atas isu-isu tersebut. Buku ini sebatas merangkum semua keprihatinan itu dan kemudian memberikan sumbangan saran atas keprihatinan yang dihadapi bersama oleh kalangan yuris negeri ini, yang masih memiliki satu kepedulian bahwa golongan yuris s…

Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial

Penulisan karya tulis ini bermula dari fenomena yang menunjukkan minat yang semakin tinggi dalam memanfaatkan fasilitas internet untuk berbagai hal. Misalnya, bergabung dengan komunitas online. Kehadiran situs jejaring sosial yang menyediakan fasilitas chatting semakin membuka kesempatan untuk berkomunikasi dengan siapa saja sekaligus membangun hubungan pertemanan. Berdasarkan fenomena tersebut…

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Buku ini mencoba mengisi kekosongan-kekosongan bacaan di bidang keilmuan yang terkait dengan kajian perencanaan dan pengembangan wilayah. Domain bahasan buku ini tidak sekedar membahas teori-teori yang dikembangkan bidang ilmu kewilayahan (Regional Science), melainkan juga membahas bidang-bidang ilmu lain yang terkait dan sangat penting untuk menjawab kompleksitas permasalahan pembangunan wilay…

Membangun sistem inovasi untuk kesejahteraan masyarakat

Buku Membangun Sistem Inovasi untuk Kesejahteraan Masyarakat sangat penting disusun sebagai upaya LIPI dalam membantu pemerintah membangun sistem inovasi untuk meningkatkan pemanfaatan inovasi di masyarakat. Dalam buku ini, pengembangan sistem inovasi untuk masyarakat pertanian di Belu dilakukan melalui proses yang cukup panjang, mulai dari indentifikasi permasalahan di masyarakat, perumusan mo…

Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas

Perkembangan isu disabilitas sudah sangat pesat terjadi di dunia. Berbagai negara berlomba mewujudkan negara inklusif. Perkembangan itu membawa dampak pada Indonesia. Dorongan akan perubahan semakin besar setelah Indonesia meratifikasi Convention on the Right of Person with Dissability melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Aspek yang paling mendasar harus direformasi adalah kerangka hukum disabilitas…

Negara vs Santet:Ketika Rakyat Berkuasa

persepsi mengenai latar belakang hubungan antara pemerintahan dan ilmu hitam, penulis meneliti di sebuah desa dalam hal interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat desa dalam hal santet yang ditelaah interaksi negara dan masyarakat secara antropologis.

Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia

Perkembangan isu disabilitas sudah sangat pesat terjadi di dunia. Berbagai negara berlomba mewujudkan lingkungan inklusif. Perkembangan itu membawa dampak pada Indonesia. Dorongan akan perubahan semakin besar setelah Indonesia meratifikasi Convention on the Right of Person with Disabilitiy melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Aspek yang paling mendasar harus direformasi adalah kerangka hukum disabil…

Kemiskinan dan Kemiskinan Air, Menuju Prioritas Aksi: Studi Kasus Cekungan Ba…

Buku ini disusun dengan sebuah metode pendekatan buku melalui pengembangan indeks kemiskinan air (WPI=Water Proverty Index). WPI ini dapat dikatakan sebagai cara yang lebih komprehensif dalam memotret atau menilai tingkat kelangkaan air atau kemiskinan air masyarakat di suatu wilayah. Kajian kemiskinan tidak terlepas dari aspek pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan dasar yang dimaksud…

You can be positive, confident, and courageous

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-741-909-6

Deskripsi Fisik

196 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan treat…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 April 2008 dalam lembaran negara nomor 4847, tambahan lembaran negara nomor 4801 merupakan Undang-undang yang disepakati oleh Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Perjanjian ini disepakati untuk mempermudah pencegahan dan penanganan proses peradilan pidana, diperlukan …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Chart…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 6 Nopember 2008 dalam lembaran negara nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 4915 merupakan undang-undang tentang pengesahan piagam perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Dengan ratifikasi piagam ini, akan dilakukan peningkatan upaya kearah pencapaian tujuan ASEAN, termasuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan memfungsikan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga S…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852, merupakan undang-undang yang dibuat berdasarkan pertimbangan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; pengelolaan keuangan negara yang mendukung APBN; potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional berbasis syariah; pengembangan instrumen keuangan sya…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kec…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866, merupakan undang-undang yang dimaksudkan untuk mengganti UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (LN RI Tahun 1995 Nomor 74, TLN RI Tahun 1995 Nomor 3611) yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan perekonomian yang semakin dinamis dan global. U…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tr…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 21 April 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mengantisipasi globalisasi informasi yang telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan ke…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan …

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 10 Maret 2008 dalam Lembaran Negara nomor. 49 Tambahan Lembaran Negara nomor 4834, MerupakanUndang-Undang yang meratifikasi dan mengaksesi konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya. Indonesia sebagai Negara pihak berkewajiban melaksanakan berbagai keten…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Januari 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801, merupakan undang-undang yang mengakomodasikan beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan mengarah pada penguatan system dan kelembagaan partai politik, yang menyangkut demokratisasi …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peratu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884, merupakan undang-undang yang mengatur suatu kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain. Pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi P…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peratu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 28 Desember 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4796 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatasi permasalahan hukum yang mendesak dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pertanahan, perbankan, hak keperdataan, perwalian dan administrasi kependudukan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pengeasahan Perj…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 18 Desember 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4795 merupakan undang-undang pengesahan perjanjian antar Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan (Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the framework for Security Cooperation). Yang telah ditandatangani pada ta…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pertnggungjawaba…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 18 Desember 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4794 merupakan undang-undang yang dibentuk dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang …