Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara nomor 176, Tambahan Lembaran Negara nomor 4924, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang ini mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden…
Pemungutan pajak bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pembangunan melalui peran serta masyarakat. Sistem perpajakan Indonesia yang menganut self assessment system bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena dalam sistem ini, negara memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Oleh karena …
Buku ini terdiri dari 70 artikel sebagai simbol usia saya 70 tahun, dan juga terdapat 7 bagian di dalamnya yakni politik, komunikasi, pembangunan, pendidikan, cendekiawan, mahasiswa dan pemuda. Alhamdulillah tahun ini menyelesaikan empat judul buku. Teori Pers Pancasilla, Demokrasi dalam Ancaman dan Bahaya, Pergulatan pemikiran keindonesiaan, kumpulan puisi dan kumpulan cerpen yang berjudul ber…
Ketika seks masih dianggap kaku untuk dibahas, tidak untuk Citra Ayu Mustika. Pemilik akun IG @olevelove ini justru menjadikan isu ini sebagai salah satu konten di media sosialnya, selain tentang ASI. Istilah #teronglyf sendiri ia buat untuk menggambarkan masalah pasutri yang lebih luas mencakup seks, perasaan, keuangan, dan masalah rumah tangga lainnya. Di luar dugaan, postingan pertama #teron…
Buku zakat tentu sudah sangat banyak beredar khususnya terkait dengan sisi fikih. Buku ini menjadi berbeda karena disajikan dengan pendekatan riset, dan sedikit kajian fikih kontemporer. Buku ini tentu sudah melalui suatu verifikasi karena dilakukan dengan pendekatan riset. Gap yang besar antara potensi zakat dan realisasi zakat yang terjadi di Indonesia menjadi konsen buku ini. Aspek yang dili…
Kajian ini mengulas landasan konstitusional hubungan pusat–daerah, mekanisme pembagian kewenangan administratif dan fiskal, serta peran prinsip otonomi daerah dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan layanan publik di berbagai wilayah. Analisis mencakup tinjauan undang-undang yang mengatur desentralisasi, tantangan implementasi otonomi daerah, serta evaluasi kebijakan transfer fiskal dan ko…
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berikut peraturan anak-cucunya, bagi kebanyakan desa di Indonesia, walaupun dapat dikatakan sudah lebih maju, setidaknya dalam pembagian keuangan dan inisiatif penguasa lokal, dibanding tahun-tahun sebelumnya, masih menyimpan kerapuhan. Yakni, akan selalu menyisakan persoalan fundamental, yang terkait dengan eksistensi petani kecil, nelayan kecil, dan masyara…
Penelitian ini mengkaji hasil dari Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), mengidentifikasi permasalahan yang ada serta menyusun strategi terbaik untuk meningkatkan efektifitas PPMK dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Tanjung Duren Utara. Dengan menggunakan analisa SWOT, peneliti bersama dengan masyarakat mengidentifikasi kekuatan, peluang dan permasalahan yang ada dalam masyara…
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan vol. 18/2012 ini berisi artikel-artikel ilmiah di bidang pendidikan dan kebudayaan, antara lain: Suasana kerja dan pengaruh kepemimpinan dalam konteks pendidikan dasar oleh Mieske Thresia Tulung dan L. Kaluge; Peningkatan pemahama konsep grafik fungsi trigonometri siswa SMK melalui penemuan terbimbing berbantuan software autograph oleh Sahat Saragih dan Vira Afr…
persepsi mengenai latar belakang hubungan antara pemerintahan dan ilmu hitam, penulis meneliti di sebuah desa dalam hal interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat desa dalam hal santet yang ditelaah interaksi negara dan masyarakat secara antropologis.
Buku yang terdiri dari 7 Bab ini, disiapkan oleh para penulis dengan menyunting beberapa bagian dari tulisan yang telah diterbitkan terdahulu, seperti: Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat (2010), Metoda Penelitian dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat (2010), dan Pengembangan Masyarakat (2014).
Sejak kegagalan model-model pembangunan yang lebih mengandalkan pertumbuhan yang dipelopori oleh Adam Smith di awal Abad 20 dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat, sejak itu terus diupayakan menemukan model pembangunan alternatif yang memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dalam hubungan ini, Korten (1984) menawarkan People Centered Development. Sayangnya, meskipun sudah 30 tahun, bel…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 April 2008 dalam lembaran negara nomor 4847, tambahan lembaran negara nomor 4801 merupakan Undang-undang yang disepakati oleh Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Perjanjian ini disepakati untuk mempermudah pencegahan dan penanganan proses peradilan pidana, diperlukan …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 6 Nopember 2008 dalam lembaran negara nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 4915 merupakan undang-undang tentang pengesahan piagam perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Dengan ratifikasi piagam ini, akan dilakukan peningkatan upaya kearah pencapaian tujuan ASEAN, termasuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan memfungsikan…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852, merupakan undang-undang yang dibuat berdasarkan pertimbangan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; pengelolaan keuangan negara yang mendukung APBN; potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional berbasis syariah; pengembangan instrumen keuangan sya…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866, merupakan undang-undang yang dimaksudkan untuk mengganti UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (LN RI Tahun 1995 Nomor 74, TLN RI Tahun 1995 Nomor 3611) yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan perekonomian yang semakin dinamis dan global. U…