Berisi kumpulan info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,baik mengabulkan seluruh permohonan maupun sebagian permohonan pemohon, yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Juli hingga Desember 2019.
Berisi kumpulan info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,baik mengabulkan seluruh permohonan maupun sebagian permohonan pemohon, yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2019.
Berisi kumpulan info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,baik mengabulkan seluruh permohonan maupun sebagian permohonan pemohon, yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Juli hingga Desember 2018.
Buku Indonesia Menggugat merupakan pledoi pembelaan Bung Karno saat di sidangkan di Landraad Bandung, pada tahun 1930. Bung Karno, bersama tiga rekannya: Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriadinata yang tergabung dalam Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Dari balik penjara Bung Karno menyusun dan menulis sendiri pledoinya tersebut. Isinya…
Buku ini berisi penelitian yang terlaksana atas dukungan dana DIPA kerjasama Biro Perencanaan dan Keuangan – LIPI dan Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI melalui program penelitian kompetitif, sub program Critical Strategic and Social Issues (CSSI). Buku ini diharapkan dapat melengkapi gambaran masalah penuntasan dan mengundang saran dan komentar serta ide-ide baru untuk penelitian lain te…
untuk lebih mempermudah pengurusan, memperoleh tabungan hari tua dan pensiun bagi Pegawai negeri sipil, pemerintah melimpahkan wewenang pembayaran pensiun kepada PT TASPEN. mengingat pentingnya bagaimana mengurus dan prosedur pengurusan pembayaran pensiun / hari tua bagi pegaawai negeri sipil dan ABRI.
untuk melengkapi paket perbajakan yang diterbitkan awal januari 1992 yang berlaku secara menyeluruh bagi pihak wajib pajak. penerbit menghimpun beragam peraturan tentang penatausahaan pembayaran, dan setoran pajak baik perorangan maupun badan. seri perpajakan yang di himpun selama satu kuartal ini dimaksudkan untuk melengkapi informasi mengenai pajak penghasilan tahun 1992.
Tema yang dibahas yakni isu-isu strategis dalam implementasi agenda pembangunan,mulai dari ketahanan pangan,pendidikan dan penganggarannya,pengembangan bahan bakar nabati,transformasi bisnis dan kelembagaan koperasi,konflik tata ruang sector kehutanan,serta ganti kerugian tanah untuk kepentingan pembangunan. Bahasan-bahasan itu dilakukan dari berbagai sudut pandang: ada sudut pandang ekonomi,su…
Isi Buku ini menjabarkan bahwa sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia dan dalam prmbukaan UUD 1945 telah digariskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilaan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Menjadi istri Bung Karno dan menjadi ibu bagi anak keturunannya melalui zaman perjuangan, dialam pendudukan Jepang, kemudian melalui kancah gejolak Revolusi 45 di Jakarta, di Yogyakarta dan kemudian mendampinginya sebagai Ibu Negara di tahun 50-an.
Buku Sarinah ini pertama kali terbit pada November 1947. Isinya merupakan kumpulan bahan pengajaran Bung Karno dalam kursus wanita. Melalui buku ini, Bung Karno mengkritisi kebanyakan laki-laki yang masih memandang perempuan sebagai "suatu blasteran antara Dewi dan seorang tolol." Dipuji-puji bak Dewi, sekaligus dianggap tolol dalam beberapa hal lainnya.
Keselurhan tulisan memuat 10 tulisan dengan judul: Implikasi putusan MK perkara No.93/PUU-X/2012 terhadap kewenangan penanganan sengketa perbankan syariah;Pengawasan terhadap rumah sakit dalam pelayanan kesehatan berdasarkan UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;Keberadaan bentuk usaha bersama dalam industri asuransi;Penegakan hukum sistem outsourcing di Indonesia;Tata kelola kelembagaan hulu…
Konkritisasi anggaran pendidikan dalam APBN diwujudkan dalam UU APBN melalui UU APBN setiap tahunnya, dan dalam Perda APBD untuk setiap pemerintah daerah dalam hal anggaran pendidikan di tingkat pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Kota. Disisi lain kewajiban pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN, meninggalkan bom waktu dalam sistem bernegara. Ini sebabkan kewajiban peme…
Peran parlemen dalam pembuatan kebijakan menurut Mezey merupakan cerminan dari tingkat kemampuan parlemen dalam melakukan penyeimbangan kekuasaan terhadap kekuasaan eksekutif. Kekuatan dan kelemahan parlemen dalam membuat kebijakan dipenagruhi oleh hambatan-hambatan dari eksekutif yang bersumber dari konstitusi, persamaan atau perbedaan kepentingan dengan eksekutif, tuntutan atau dukungan dari …