Buku ini merupakan buku pertama yang mengkaji secara mendalam kejahatan di bidang perpajakan. Kejahatan ini merupakan langkah awal keberadaan delik pajak tidak boleh disamakan dengan delik korupsi, keduanya memiliki substansi kejahatan yang berbeda dengan akibat hukum yang ditimbulkan berbeda pula.
Demokratisasi di Indonesia merupakan fenomena transformasi politik baru yang melibatkan berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memberi tekanan pada kapasitas dan kinerja sistem politik. Terutama soal pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, krisis ekonomi, dan kesenjangan sosial. Buku ini membahas teori-teori yang lebih relevan untuk membedah fenomena dan kasus-kasus sosial dalam era demo…
Penerimaan negara bukan pajak sebagai salah satu unsur pendapatan negara dalam APBN merupakan aspek yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan negara diluar sektor pajak. Hukum penerimaan negara bukan pajak adalah sekumpulan peraturan tertulis yang mengatur bagaimana cara negara memberikan pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga mendapat imbalan secara langsung dari yang me…
Buku ini merupakan buku pertama yang membahas tentang hukum acara peradilan pajak dalam kerangka menunjang pengembangan hukum pajak ke depan. Hukum acara peradilan pajak merupakan substansi hukum pajak yang digunakan oleh wajib pajak, kuasa hukum wajib pajak, pejabat pajak, dan hakim ketika menghadapi sengketa pajak pada pengadilan pajak dan Mahkamah Agung. Keberadaannya tidak boleh dikesamping…
Munculkan kejahatan di bidang perpajakan,didasarkan pada kaidah hukum pajak yang berupaya membedakan dalam bentuk seperti karena kelalaian atau dengan kesengajaan.Berbagai kejahatan di bidang perpajakan karena pelaksanaan hukum pajak,korbannya lebih banyak terarah kepada negara dibandingkan wajib pajak.Kejahatan di bidang perpajakan diatur pada pasal 36A UUKUP berupa (1)menghitung atau menetapk…
Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Secara prinsip hukum keuangan negara dan keuangan negara memiliki aspek hukum yang terkait dengan membicarakan aspek hukum yang terkait dengan keuangan negara. Dalam buku ini dibahas mengenai konsep dan teori yang berkaitan dengan hukum keuangan negara antara lain mengen…
Buku ini melakukan berbagai evaluasi kritis meliputi: sembilan perspektif dan peran strategis; serta interpretasi lain dari polugri RI; paradoks polugri RI; relevansi ekonomi; dilema dan Macht-Politik bagi polugri RI; polugri yang ideal; dan peran strategis ASEAN bagi Indonesia. Buku ini juga mendalami persepsi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atas konsep Navigating A Turbulent Ocean sebag…
2 eks