Dengan pengalaman politiknya secara langsung selama tugasnya di DPR, kiprah dan pemikiran pengarang tertuang dalam buku ini. Memuat potret lebih satu dasawarsa kondisi penegakan hukum di Indonesia diantaranya KKN, money laundering, illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining, peran parlemen menjadi salah satu pemancang kokohnya fondasi penegakan hukum di negeri ini.
Optimalisasi program partisipasi masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) memberikan ruang bagi masyarakayt untuk dapat berpartisipasi langsung dalam perancangan undang-undang melalui penyampaian aspirasi terkait Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, serta meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.
Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari diskusi Dialektika Demokrasi yang dilakukan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerjasama dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI. Dengan sejumlah narasumber dan tema diskusi yang variatif dan tentunya narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas tentang dinamika sosial politik di tanah air.
Buku yang hadir di hadapan pembaca merupakan sekelumit upaya untuk merangkai gugasan ide dan gagasan tentang bagaimana memandang parlemen yang sesungguhnya. tetu saja dengan muatan kinerja MKD sebagai pendulum yang tidak bisa dilepaskan dalam desain besar kelembagaan DPR masa depan. sebab, bagaimanapun, rezim etika telah menjadi pilihan penting di era demokrasi yang cenderung mengabaikan substa…
Tujuan utama pengarusutamaan gender dalam parlemen adalah untuk mengintegrasikan persektif gender dalam semua undang-undang dan kebijakan guna melahirkan parlemen yang representatif, responsif dan akuntabel. Parlemen yang responsif gender merupakan sasaran yang dipromosikan dalam negara demokrasi di seluruh dunia
Publikasi ini mengkaji secara khusus perkembangan pengarusutamaan gender di DPR RI dan DPD RI selama periode 2004-2009. Hal ini dilakukan dengan menganalisa undang-undang dewan perwakilan dan undang-undang partai politik, tata tertib, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, dan prosedur kerja DPR RI dan DPD RI.
The main purpose of gender mainstreaming in parliament is to integrate a gender perspective in all laws and policies in order to develop the parliament into a truly representative, responsive, and accountable institutions. A gender responsive parliament an aim promoted in democracies worldwide. This publication specifically reviews progress regarding gender mainstreaming in the DPR RI throughou…