Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada awalnya meyakini bahwa hanya orang atau individu yang dapat menjadi subjek delik. Pandangan ini sedikit—banyaknya dipengaruhi oleh dua postulat mendasar, yakni societies delinquere non potest artinya korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana dan universitas delinquere non potest berarti korporasi tidak dapat dipidana. Kedua postulat tersebut, pada …
Buku ini memberikan pemahaman terkait kondisi kelautan dan perikanan di Indonesia secara holistis dan fundamental. Karena permasalahan kelautan dan perikanan perlu dipahami dalan konteks yang lebih luas. Bab 1 memberikan pemaparan pengelolaan wilayah pesisir dalam tinjauan ekologi politik pesisir. Bab 2 memaparkan isu nelayan dan politik industrialisasi perikanan. Bab 3 memaparkan mengenai poli…
Pikiran seperti lokomotif, dan tindakan kita digambarkan sebagai kereta api. Arah gerbong ditentukan oleh lokomotif. Jadi apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, tergantung pada apa yang kita pikirkan. Kita dikendalikan oleh pikiran kita setiap hari. Pikiran juga merupakan kekayaan seseorang. Pikiran juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang. Anda…
Nilai-nilai Pancasila yang digali dari nilai-nilai Ketuhanan, Peradaban, Demokrasi dan Keadilan dalam bingkai Persatuan Indonesia masih sering ditafsirkan untuk melindungi kepentingan bangsa yang parsial. Oleh karena itu harus ada upaya untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam bingkai ke-Indonesiaan agar semua elemen bangsa memahami bahwa mereka mempunyai ideologi yang tak lekang ol…
Buku ini disusun guna memberikan pemahaman mendalam terkait kondisi masyarakat pesisir di Indonesia. Kekhasan tipologi ekosistem pesisir berimplikasi pada kekhasan karakteristik masyarakat pesisir secara sosiologis dibandingkan masyarakat agraris. Keragaman yang sangat tinggi dengan tipologi dari setiap daerah pesisir yang berbeda menunjukkan bahwa masyarakat pesisir tidak selalu nelayan saja, …
Buku ini berisi artikel yang ditulis oleh para peneliti CORE Indonesia (Center of Reform on Economics) yang berisi tentang kebijakan makro-ekonomi, moneter dan perbankan; kebijakan fiskal dan kesejahteraan sosial; kebijakan sektor pertanian, maritim dan perdagangan internasional; dan kebijakan sektor industri, energi, dan ketenagakerjaan.
Makalah ini ingin mengetahui seberapa jauh penerapan kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata maupun penyusunan kalimat dalam produk perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Bab III lampiran UU No. 12 Tahun 2011. Sampel yang digunakan dalam tahun 2009-2011, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif inferensial, yaitu metode yang berusaha memapar…
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, semestinya Indonesia menjadi negara maju dan besar. Hal ini terlihat dari sumber daya laut yang melimpah dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan bangsa dan kemakmuran rakyat. Hal ini sebagaimana misi yang terkandung pada UU No. 17 Thaun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negar…