Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
Humas Mahkamah Agung masih belum memiliki otoritas dan kewenangan yang proporsional dalam segi menjalankan fungsi manajemen informasi dan koordinasi komunikasi internal dan eksternal maupun dalam hal budget serta inisiasi program yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa eksistensi kehumasan di Mahkamah Agung;menganalisa upaya optimalisasi peran kehu…
Penelitian ini mengulas kajian yuridis Peradilan tata usaha negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis, dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Pengaturan mengenai eksekutabilitas putusan dan/atau penetapan peradilan tata usaha negara masih sangat urgen, namun tidak perlu diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Pada saat ini RUU tentang tindak pidana…
Berisikan laporan pelaksanaan kegiatan tentang Pengkajian tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara.
Terdiri dari 12 artikel.
mengenai konvensi PBB tentang hukum di laut yang telah disetujui, beberapa bagian-bagian penting dari konvensi hukum di laut adalah daerah yang berhubungan dengan hydrografi
Pembentukan Kabupaten Grime-Nawa pada hakekatnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan karena itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi hukum penyelenggaraan otonomi daerah baik secara vertikal maupun horisontal mengenai beberapa aspek penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu pengaturan daerah, pengaturan mengenai pajak dan retribusi, pengaturan mengenai pengelolaan barang daerah, pengaturan mengenai perjanjian internasional, pengaturan mengenai status…
Ada dua persoalan mendasar yang dicoba untuk ditampilkan dalam buku ini, yaitu pertama: masalah pelaksanaan hak amandemen DPR dan kedua: masalah pembangunan materi hukum, khususnya di bidang pasar modal.
Tulisan ini mencakup mekanisme penyusunan APBN, kebijakan moneter, kebijakan fiscal, kebijakan perdagangan luar negeri, masalah utang luar negeri dan lainnya.
Buku bacaan ini telah dipersiapkan oleh jajaran Sub Direktorat Bahan Diseminasi, Direktorat, Bina HAM, dengan melibatkan para penulis buku profesional. Buku ini bacaan ini diharapkan dapat membekali pengetahuan, sikap, dan tingkah laku yang rasional dan bertanggung jawab bagi mahasiswa dalam memajukan, menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan taraf perkembangan kemampuan berfikir dan lingkun…