Undang-undang dasar 1945 dilengkapi Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang p…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dibentuk sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengk…

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 3666 - 3688 (Jilid 1)

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 1 - 44 (Jilid 1)

Tambahan lembaran negara Tahun 1996 No. 3619-3659

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.04 TLN 1996 3659

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 3583 - 3618

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 1 - 88

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 3619 - 3665

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 1 - 113

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 NO. 5269-5385

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Beberapa masalah penguasaan tanah di berbagai masyarakat sedang berkembang

Risalah ini merupakan suatu kompilasi. berdasarkan tinjauan kepustakaan di berbagai masyarakat berkembang di belahan bumi bagian Timur ini, seperti Afrika, Afghanistan, Papua Niugini, India, Malaysia, Sri Lanka, Cina dan Singapura serta Jepang.

Analisis kebijakan luar negeri pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)

Pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, yang baru berjalan setahun, banyak mendapat sorotan terutama dalam kebijakan luar negerinya yang dinilai sangat kontroversial, baik dari perspektif masyarakat awam maupun bagi mereka yang biasa berkecimpung dengan analisis dan pembuatan kebijakan luar negeri.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pers di Indonesia - Laporan Penelitian

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 126 hlm. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.9598 PEN

Pemutihan Uang Hasil Kejahatan Money Laundering

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8398-15-7

Deskripsi Fisik

iii, 85 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.026 8 PEM

Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Kedudukan Dan Peranan Undang-Undang No. 20…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 143 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043.2 IND a

Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Transaksi Tanah Adat Di Timor Timor

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 90 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 IND a

Soepomo: pergulatan tafsir negara integralistik biografi intelektual, pemikir…

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786021351192

Deskripsi Fisik

xii + 348 hlm , 14.8 x 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

920 ASS s

Sinkronisasi dan harmonisasi hukum penyelenggaraan otonomi daerah: studi terh…

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi hukum penyelenggaraan otonomi daerah baik secara vertikal maupun horisontal mengenai beberapa aspek penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu pengaturan daerah, pengaturan mengenai pajak dan retribusi, pengaturan mengenai pengelolaan barang daerah, pengaturan mengenai perjanjian internasional, pengaturan mengenai status…

Kajian Vol. 13 No 3 September 2008

Jurnal Kajian edisi September 2008 berisi 6 tulisan yang terdiri dari 5 tulisan merupakan hasil penelitian lapangan dan satu tulisan merupakan sebuah kajian. Tulisan-tulisan tersebut merupakan analisis dari perspektif hukum, politik, hubungan internasional, kesejahteraan sokial, dan kebijakan publik.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Pera…

Buku ini berisi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Kajian : Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijaka…

Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Volume 16 Nomor 1 Maret 2011 memuat : Peran Panwas dalam Proses Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Gubernur Provinsi Bengkulu oleh: Prayudi Degradasi Lingkungan dan Pemanasan Global dan Relevansinya dengan Masalah Keamanan oleh: Poltak Partogi Nainggolan Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Tata…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kaw…

Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Jilid III

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Jilid II

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…