/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.author) against (:author in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":author" => "'+IGM Nurdjana'" ]
Buku ini, mengetengahkan fenomena sosial kehidupan masyarakat dalam beragama dan berkepercayaan yang pada frase awal,agama dan kepercayaan merupakan totalitas sumber kearifan,budi luhur,cinta kasih,harmonis dan perdamaian di antara sesama manusia. Bahkan, memiliki payung hukum diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan bagi agama dan kepercayaannya itu. Namun,realitas sos…
Buku ini mengetengahkan fenomena sosial kehidupan masyarakat dalam beragama dan berkepercayaan yang pada frase awal, agama dan kepercayaan merupakan totalitas sumber kearifan, budi luhur, cinta kasih, harmonis dan perdamaian di antara sesama manusia.. bahkan, memiliki payung hukum diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan bagi agama dan kepercayaan itu.
Buku ini tentang fenomena sosial kehidupan masyarakat dalam beragama dan berkepercayaan yang pada fase awal, agama dan kepercayaan merupakan totalitas sumber kearifan, budi luhur, cinta kasih, harmonis dan perdamaian. di antara sesama manusia Bahkan, memiliki payung hukum diatur dalam konstitusi dan berbagai perundang-undangan bagi agama dan kepercayaan itu.
Lemahnya integrias penegakab hukum korupsi dipengaruhi oleh problematik dalam sistem hukum pidana sebagai hukum formal dan hukum materiil yang secara substansi hukum pada peraturan perundang-undangan pidana potensial korupsi, secara struktur hukum atau kelembagaan terdapat over lapping kewenangan dan mengabaikan azas direrensiasi fungsional dalam bentuk konflik, disharmoni atau revalitas negat…