Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kesehatan

Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan ini memberikan referensi peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan Kesehatan yang terdiri dari UU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; UU RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan; UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; UU RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Ke…

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/DPR-RI/III/82-83 tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat republik indonesia

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia: Keputusan D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

97 hlm., : 8 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND p

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Buku in Berisikan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Keempat (16 Agust 2017 - 15 Agust 2018): Bersama…

Pertanggungjawaban kinerja DPR yang tersusun dalam Laporan Kinerja DPR merupakan laporan pelaksanaan atas tiga fungsi DPR yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan maupun diplomasi parlemen. Pelaksanaan fungsi legislasi pada Tahun Sidang 2007-2008 DPR sudah berhasil menyusun, membahas, dan menyetujui 17 (tujuh belas) rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU).…

Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : Ket…

Buku Ini Berisi Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : Ketetapan MPR-RI No. I/MPR/1983

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : keputusan …

Buku Ini Berisi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 14/DPR-RI/IV/78-79, Tanggal 28 Juni 1979

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : keputusan …

Buku Ini Berisi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 10/DPR-RI/III/82-83, Tanggal 26 Pebruari 1983

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomo…

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Buku ini berisi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 16/DPR RI/I/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen Dan BK DPR RI Tahun 2018

Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen dan BK BRI RI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1520/SEKJEN/2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerj…

Buku Kinerja BAKN Periode 2014-2019

Laporan kinerja ini merupakan laporan terakhir dari anggota dewan di BAKN DPR RI kepada masyarakat pada umumnya dan kepada rekan anggota DPR RI lainnya, sebagai salah satu pertanggungjawaban anggota BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku.

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Sekretariat Jen…

Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksud sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur (pejabat/pegawai) dalam melaksanakan tugas (dukungan dan pelayanan) bagi para pengguna jasa pelayanan untuk mengetahui/memahami akan suatu prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Dengan demikian, dapat dihindarkan adanya tumpang tindih, kesalahan prosedur melaksanakan tugas dan kejelasan tanggung ja…

Ringkasan Dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas L…

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 06 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan …

Ringkasan Dan Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan…

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi: Sis…

Rules of Procedure of The House of Representatives of The Republic of Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

182 hlm., : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND r

The Rules of Procedure of The People Consultative Assembly of The Republic of…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

326 hlm., : 10 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND r

Laporan Delegasi Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee…

Standing Committee Meeting on Political Affairs merupakan komisi tetap Asian Parliamentary Assembly yang mengadakan Sidang setiap tahun untuk membahas isu-isu politik di kawasan yang menjadi fokus Asian Parlamentary Assembly. Tujuan diadakannya Sidang ini adalah untuk membahas resolusi-resolusi di bidang politik yang telah diadopsi pada Sidang Pleno ke-7 APA di Lahore, Pakistan tahun 2014 lalu,…

Proceeding Workshop Dan Focus Group Discussion: Prolegnas Sebagai Politik Pem…

Sejalan dengan amanat DPR RI memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka Badan Legislasi DPR RI menginginkan bahwa untuk menata hukum nasional ke depan, hukum yang dibuat betul-betul merupakan derivasi dari Pancasila dan UUD 1945, punya visi jauh ke depan, dibuat secara terencana, sistematis, dan bertahap, yang dibuat secara integratif dengan berpijak pada Prolegnas. Sejalan dengan masalah…

Laporan Kunjungan Lapangan Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN Badan Kerja…

Kunjungan lapangan kunlap Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN (PANJA MEA) Badan Kerja Sama Antar Parlemen BKSAP DPR RI pada tanggal 26-28 Juli 2016 di Pekanbaru, Riau, Didasarkan pada Hasil Rapat Panja MEA Pada Tanggal 24 MEI 2016 dan Surat Tugas a.n. Pimpinan DPR RI Nomor 79/DST-PD.DN/BKSAP-KSR/2016 tanggal 19