Ditapis dengan
Laporan Pemantauan Dan Peninjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16…
Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum (LBH) atau organsisasi kemasyarakatan (ormas) yang memberikan layanan bantuan hukum. Adapun penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Hak atas bantuan hukum telah diteria secara universal dan dijamin da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 89 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 BAD l
Laporan Kerja Info Singkat 2018
Info Singkat yang ditulis oleh para peneliti dari kelima bidang kajian di puslit BK DPR RI tersebut ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan anggota DPR RI akan informasi yang aktual dan/ atau strategis, dan bisa digunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota DPR RI, dan hal tersebut menjadi tantangan bagi Redaksi Info singkat ke depan untuk terus memperbaikinya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 187 hlm. : 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Laporan Kunjungan Kerja Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Pa…
Adapun maksud dilakukannya kunjungan Delegasi GKSB DPR RI –Parlemen Bulgariaadalah untuk :1.Untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama antara DPR RI dan Parlemen Bulgaria (the National Assembly). Kunjungan GKSB DPR RI -Parlemen Bulgariaini sejalan dengan visi DPR RI yang ingin membangun parlemen modern dengan penguatan fungsi kelembagaan. GKSB DPR R…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 40 hlm. : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND i
Laporan Kerja Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Kor…
Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Korea Selatan ke Korea Selatan antara lain: untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antarparlemen, yaitu antara DPR RI dengan Parlemen Korea Selatan serta memfasilitasi beragam pending matters yang muncul dalam kerangka kerja sama bilateral Indonesia-Korea Selatan serta untuk memperbarui komitmen Indonesia terhadap pengua…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 25 hlm, 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 BAD l
Laporan Kunjungan Kerja Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Pa…
Dalam pelaksanaan tugasnya, BKSAP membagi wilayah kerjanya menjadi tiga: pelaksanaan tugas secara multilateral melalui organisasi internasional dan organisasi regional, serta dalam hal pelaksanaan tugas secara bilateral melalui peningkatan hubungan persahabatan dan kerja sama antarparlemen. Dalam konteks pelaksanaan tugas secara bilateral, BKSAP dapat melakukan me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 40 hlm.: 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Laporan Kunjungan Kerja Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Pa…
unjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Austria ke Austria dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/PIMP/II/2015-2016 tanggal 30 November 2015 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 40 hlm. : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Laporan Delegasi DPR RI Ke Sidang Pleno Ke-9 Asian Parliamentary Assembly (AP…
Sidang Pleno ke-9 Asian Parliamentary Assembly (APA) telah berlangsung pada tanggal 28 November – 1 Desember 216 di Siem Reap, Kamboja. Sidang yang mengambil tema “Promoting Peace and Sustainable Development in Asia” tersebut dihadiri 23 negara dari 42 negara anggota APA dan 2 observer yang hadir yakni: Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) dan ASEAN Inter Parliamnetary Assembly…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-74746-3-5
- Deskripsi Fisik
- x + 228 hlm, 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 BAD l
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…
sesuai amanah undang-undang nomoe 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat,d ewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pasal 75 ayat 1 bahwa dpr memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada presiden untuk dibahas bersama…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 40 hlm. : 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 IND a
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, …
Penyusunan LAKIP Biro PUU Bidang Ekkuindag berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro PUU Ekkuindag tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan dukungan terhadap Dewan di bidang Legislasi tahun 2013. LAKIP Biro PUU Ekkuindag Tahun 2013 menginformasikan hasil dari pelaksanaan k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 28 hlm, 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK l
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…
kebijakan pengelolaan anggaran DPR RI memiliki arti yang sangat penting dan strategis sebagia pedoman bagi alat kelengkapan dewan dan sekretariat jenderal DPR RI dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang dijabarkan dalam berbagi bentuk program dan kegiatan. hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomoe 17 tahun 2014 tentang majelis permusyaw…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 59 hlm. : 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 IND a
Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja …
Sejalan dengan peran Sekjen dalam mendukung DPR dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan APBN serta dalam rangka pengembangan profesionalisme pegawai negeri sipil maka dibentuklah jabatan fungsional analis APBN sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan fungsional analis anggaran pendapatan dan b…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 95 hlm, : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 IND h
Daftar Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi X …
Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung wewenang DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan. Buku ini terdiri dari 2 (dua) Tabel yaitu Daftar Status Undang-Undang dan Daftar Peraturan Undang-Undang Tahun 1964-2018 yang merupaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 131 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 PUS d
Quest For Asian Parliament In Asian Century : Laporan Delegasi BKSAP-Parlemen…
Asian Parliamentary Assembly (APA) dibentuk pada tahun 1999 di Dhaka, Bangladesh dengan nama The Assoiation of Asian Parliaments for Peace (AAPP). Pada Sidang tahun 2006 di Teheran, Iran disepakati untuk mengubah nama menjadi Asian Parliamentary Asembly (APA). Keanggotaan APA saat ini menjadi 42 parlemen, 17 parlemen observer dan organisasi parlemen regional. AAPP yang semula hanya menekankan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-95496-3-8
- Deskripsi Fisik
- iv + 191 hlm, 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 BAD q
Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas Tim Pengawas DPR-RI Terhadap Perlindungan Ten…
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Timwas TKI telah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, baik melalui forum Rapat Intern, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Konsultasi, Maupun kunjungan kerja/kunjungan lapangan ke daerah dan kunjungan kerja luar negeri.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 15 hlm. : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 331.621598 IND l
Mengenal Dewan Perwakilan Rakjat RI Hasil Pemilu 1971
DPR RI sekarang ini adalah pencerminan kehidupan demokrasi pada masa ini. Suatu kehidupan demokrasi yang dibina berdasarkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berasaskan pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah sebabnya DPR RI didalam tata tertibnya menetapkan bahwa pengambilan keputusan pada asasnya diusahakan sejauh mungkin …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 16 hlm, 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 306.23 SEK m
Laporan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) : The 1s…
APA Executive Council Meeting telah dilaksanakan di Tehran, 6-7 Mei 2013 dan dihadiri oleh 16 dari total 41 anggota APA. Indonesia dalam hal ini diwakili oleh 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu Dr. K.H. Surahman Hidayat, MA, Ketua BKSAP selaku Ketua Delri, dan Ir. Muhammad Najib, M.Sc, anggota BKSAP. Pertemuan dipimpin oleh Mr. Aboutorabi Fard, Wakil ketua parlemen iran selaku chair…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 20 hlm. : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum Dan Pema…
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan misi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. LAKIP Tahun 2014 ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 52 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK l
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Admin…
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2013 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang administrasi dalam rangka pencapaian Oerencanaan trategis (Renstra) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2010-2014. Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi tahun 2013, dari 23 indikator kinerja sasaran, seba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii + 52 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK l
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Admin…
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2014 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang administrasi dalam rangka pencapaian Oerencanaan trategis (Renstra) Deputi Bidang Administrasi Tahun 2010-2014. Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi tahun 2014, dari 18 indikator kinerja, terdapat 3 i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ix + 95 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328
Petunjuk penggunaan : Aplikasi Portal dan Email Anggota Dewan Perwakilan Raky…
Portal Anggota DPR adalah sebuah sistem yang diibaratkan sebagai pintu gerbang masuk kedalam aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh Anggota Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. aplikasi portal ini mengunakan fitur single sign on yaitu fasilitas otentifikasi identitas sebagai mekanisme otomatis yang menghubungkan pengguna dengan aplikasi sistem informasi yang akan digunaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 64 hlm. : 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 651.8 IND p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah