Buku ini menggambarkan langkah-langkah Pelindo dalam menghadapi proses merger, dengan menempatkan sumber daya manusia sebagai fokus utama dalam perubahan. Seperti halnya merger di berbagai belahan dunia, Pelindo menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perbedaan budaya hingga kendala operasional. Selama tiga tahun pascamerger, Pelindo telah mencatat sejumlah capaian dalam pengelolaan SDM, sepe…
Buku ini merupakan penelitian yang berupaya menjawab permasalahan: apa saja kriteria subjek lembaga negara, dan objek kewenangan yang disengketakan, yang dapat menjadi kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) oleh Mahkamah Konstitusi; bagaimana implementasi kewenangan penyelesaian SKLN oleh Mahkamah Konstitusi sebagai medium penyelesaian konstitusional untuk perkara yan…
Melakukan kompilasi konstitusi sedunia terkesan sederhana dan mudah. Padahal faktanya, kompilasi konstitusi berbagai negara jelas bukan hal gampang dan sederhana. Terpenting, aspek tanggungjawab moral atas substansi yang ditampilkan. Sebab, jangan sampai konstitusi yang dimuat dalam buku kompilasi konstitusi merupakan materi muatan yang sudah kadaluarsa karena telah dilakukan amandemen. Jangan …
Buku Perundang-undangan terbitan Sinar Grafika ini berisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 (UU RI No. 27 Tahun 2009) dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 10 Nopember 1995 dalam Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberi landasan hukum yang kuat untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Ketentuan di bid…
Peningkatan Upah Minimum Pada Sektor–Sub Sektor dan Regional di 27 Provinsi di Indonesia 1994 yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia merupakan laporan resmi yang memuat data dan analisis mengenai perkembangan serta penyesuaian upah minimum di berbagai sektor, subsektor, dan wilayah pada tahun 1994.
BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima kelompok yaitu: proses merger dan pengawasan BC oleh BI; pemberian FPJP; penatapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS;penggunaan dana FPJP dan PMS; praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BC yang merugikan BC.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 34, tambahan lembaran Negara nomor 4379 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan umum. Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dibentuk sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengk…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dibentuk sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengk…