Dinamika dan Tantangan : Kinerja Lembaga Perwakilan

sebagai lembaga etik, sesuai dengan amanat pasal 199 U No. 17 Tahun 2014 tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD Sebagaimana diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014, MKD memiliki tugas, fungsi dan kewenangan utama dalam rangka menjaga citra, wibawa serta heluhuran martabat DPR RI, baik secara kelembagaan maupun secara personal. tugas itulah yang membuat MKD berdiri di Garis Terdepan, tidak hanya dalam rangka…

Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

52 hlm.: il.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351.1 SEK

Persandingan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Buku ini memaparkan persandingan undang-undang ketentuan umum dan tatacara perpajakan antara susunan dalam satu naskah UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2000 dan susunan dalam satu naskah UU no.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2009.

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 225/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xix, 68 hlm. : il. ; 27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Prediksi asumsi dasar ekonomi makro: RAPBN TA 2018

Buku ini berisi analisis terhadap prediksi indikator ekonomi tahun 2018 yang mencakup indikator-indikator makro pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, SPN 3 bulan, harga minyak, lifting minyak, lifting gas. Fundamental ekonomi Indonesia semakin baik. Lembaga-lembaga pemeringkat utang internasional seperti Moody's, Fitch Ratings, Japan Credit Rating Agency memberikan rating antara BBB dan …

Kajian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Buku ini disusun dalam rangka mendukung fungsi pengawasan, dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajian ini dikarenakan cukup banyak kabupaten/kota di Provinsi tersebut, yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada transfer pusat ke daerah dalam bentuk DAK.

Modul perancangan undang-undang

Fungsi legislasi DPR yang kuat adalah salah satu bagian penting dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang kredibel dan berwibawa. Modul pedoman perancangan undang-undang ini terdiri dari tiga bagian yaitu: penelitian substansi rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan undang-undang.

Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan

Penerbitan Buku Susunan Dalam Satu Naskah yaitu UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman b…

Upacara Tradisional Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

392.1 IND

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 IND p - 348.598 IND p

Laporan Pengkajian Tentang Pengaruh Konvensi/Perjanjian Internasional Terhada…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 103 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341 IND i

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

SAK Standar Akutansi Keuangan, Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi yang digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. SAK ETAP diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 17 Juli 2009 dan disahkan oleh DSAK IAI pada 19 Mei 2009.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 UND

Meliput Pemilu 2014 : Peliputan Publik dan Independensi Redaksi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8721-24-0

Deskripsi Fisik

vi, 130 hal. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

302.23 MEL

Dialog demokrasi dalam 140 karakter

Percakapan di media sosial, khususnya twitter, pada tingkat tertentu merupakan realitas dialog yang terjadi di ruang publik. Pada Pilpres 2014 media sosial antusias mempercakapkan Jokowi, sebagai figur baru dalam perpolitikan di Indonesia, mengalahkan figur-figur politik lain. Jokowi terpilih sebagai presiden dalam pemilu era digital dengan menawarkan harapan perubahan. Jejaring media sosial ik…

Senator bertanya: catatan penggunaan hak bertanya Anggota DPD RI kepada Presi…

Salah satu hak konstitusional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan oleh DPD RI adalah hak mengajukan hak bertanya kepada Presiden. Buku ini mengulas tentang hak bertanya yangsudah dilakukan oleh DPR RI, yaitu Hak bertanya tentang kebijakan moda transportasi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan terjangkau (KBH2) atau low cost green car (LCGC) dan …

Analisa Dan Evaluasi Tentang Cukai

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 369 hlm. : il. ; 21.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.26 IND a

IHPSI Tahun 2016: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016

IHSP I Tahun 2016 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 696 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang dilaporkan BPK pada semester I tahun 2016. IHPS I Tahun 2016 disajikan berdasarkan pengelompokan anggaran, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah serta BUMN dan badan lainnya. Hasil …