Undang-Undang MPR DPR dan DPRD 2009: UU RI No. 27 Th. 2009

Buku Perundang-undangan terbitan Sinar Grafika ini berisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 (UU RI No. 27 Tahun 2009) dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS Tahun 1966-1967-1968 MPR Tahun 1973-1978-19…

Buku ini berisi Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPRS Tahun 1966-1967-1968 MPR Tahun 1973-1978-1983-1988-1993.

Kongres Kebudayaan Bali 2007: Penguat Perjuangan Otsus Provinsi Bali

Bali seumpama permata jamrud yang dikenakan pada cincin NKRI, maka sinar dan nilai magisnya akan menyinari dan meresapi seluruh manusia Indonesia. Kalau mata jamrud ini dipasang sebagai permata pada cincin NKRI, tetapi dengan sengaja ditutupi oleh lapisan emas hanya karena ketakutan oleh sinar itu, sama saja kalau NKRI gagal mengakui keunikan itu.

Pedoman Peringatan Hari Sumpah Pemuda/ Hari Pemuda ke-58 28 Oktober 1986

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

74 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 PED

Kamus Istilah Manajemen

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-441-024-6

Deskripsi Fisik

xviii, 321, 15,5 x 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 413,03 PAN k

Maklumat Dan Standar Pelayanan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan …

Buku Maklumat dan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) senantiasa berupaya dan berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi DPR RI …

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03 UND

Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna Rumah Jabatan Anggota DPR…

Untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan dan penggunaan gedung sebaguna RJA Kalibata maka dipandang perlu untuk menyusun buku pedoman yang ditetapkan dengan keputusan BURT

Laporan Perekonomian Indonesia 2011: Ketahanan Perekonomian Indonesia di Teng…

Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tercermin pada kinerja pertumbuhan yang bahkan lebih baik dan kestabilan makroekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5%, angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, disertai dengan pencapaian inflasi pada level yang rendah sebesar 3,79%. P…

Dari Senayan ke kancah global: Diplomasi DPR

Parlemen sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat suatu negara telah dapat berperan sebagai salah satu unsur utama dalam struktur second-track diplomacy. Dengan fungsi konstitusionalnya dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran, parlemen telah menjadi unsur penting yang berperan dan berkontribusi secara nyata dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional bangsa dan konstituen ya…

Badan Legislasi DPR RI: Kinerja Dan Evaluasi Periode 2014-2019

Buku ini mendeskripsikan keberadaan Badan Legislasi secara apa adanya dengan menampilkan ulasan mengenai kinerja dan evaluasi Badan Legislasi selama satu periode. Kinerja Badan Legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, serta sosialisasi Undan…

Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran komunkasi tulis dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pedoman atau …

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Raky…

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Peneta…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Di Tengah Agenda Reformasi Bangsa …

Sesuai dengan perinta Undang Undang, penyampaian pidato kenegaraan tersebut dilaksanakan di “Rumah Rakyat” dihadapan wakil-wakil rakyat dan daerah, yang secara simbolis, mewakili rakyat dan daerah dari seluruh Indonesia. Dengan demikian Sdang Bersama DPR-RI dan DPD-RI menjadi peristiwa bersejarah, dan merupakan tonggak sejarah baru dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Sidang ber…

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan I

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Dae…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 3 September 2012 dalam Lembaran Negara no. 170, Tambahan Lembaran Negara no. 5339, merupakan undang-undang yang mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ik…

Dinamika dan Tantangan : Kinerja Lembaga Perwakilan

sebagai lembaga etik, sesuai dengan amanat pasal 199 U No. 17 Tahun 2014 tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD Sebagaimana diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014, MKD memiliki tugas, fungsi dan kewenangan utama dalam rangka menjaga citra, wibawa serta heluhuran martabat DPR RI, baik secara kelembagaan maupun secara personal. tugas itulah yang membuat MKD berdiri di Garis Terdepan, tidak hanya dalam rangka…

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali

Buku ini menyajikan sebuah naskah akademik yang substansinya menitikberatkan pada kekhususan Bali di bidang adat dan budaya sehingga diharapkan nantinya dapat dijadikan dasar pemikiran yang logis bagi legitimasi status Bali sebagai daerah yang berotonomi khusus. Dengan demikian wacana Otsus Bali tidak sekedar ada dalam tataran ilusi namun benar-benar dirasakan secara efektif dan nyata manfaatny…

Himpunan Peraturan Kepariwisataan Buku II

Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Kepariwisataan ini merupakan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam tahun anggaran 2009 dalam upaya mempermudah pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan bagi semua pemangku kepentingan pariwisata. Buku ini disusun berdasarkan Dokumen Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bal…

Himpunan Peraturan Kepariwisataan Buku I

Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Kepariwisataan ini merupakan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam tahun anggaran 2009 dalam upaya mempermudah pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan bagi semua pemangku kepentingan pariwisata. Buku ini disusun berdasarkan Dokumen Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bal…