Kajian ini dilakukan oleh Tim Pengkaji bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kota Sibolga untuk menentukan kelayakan pembentukan daerah otonom baru yaitu calon Provinsi Tapanuli sebagai calon provinsi baru.
Kinerja serta citra lembaga DPR RI dapat terus meningkat seiring dengan semakin efektifnya pengelolaan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya pedoman ini dapat memberikan gambaran komprehensif kepada seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengenai proses dan tahapan serta fasilitas melalui ICT (Information Communication Technology) dalam penyampaian…
Berisi ketentuan internasional, seperti deklarasi HAM, konvensi wanita, deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam meningkatkan keadilan para perempuan yang mengalami diskriminatif, agar para penegak hukum, akademisi, dan kelompok masyarakat luas yang mempunyai kedudukan strategis dapat mewujudkan keadilan jender.
Pembentukan Kabupaten Grime-Nawa pada hakekatnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan karena itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kajian ini disusun untuk memenuhi Persyaratan usulan Pemekaran Kabupaten Sukabumi yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, sekarang berubah dengan ketentuan baru yaitu Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
Naskah kajian ini memuat gambaran umum kabupaten Yahukimo dan analisis dari berbagai bidang, yaitu peraturan perundang-undangan,politik pemerintahan,ekonomi dan keuangan, dan sosial budaya, di wilayah Kabupaten Yahukimo.
Revisi kajian kuantitatif kelayakan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan teknis calon Kabupaten Lombok Selatan untuk menjadi daerah otonom baru yang terpisah dari provinsi induknya Kabupaten Lombok Timur. Kajian dilakukan dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah melal…
Pengkajian secara ilmiah ini bertujuan untuk kelayakan pembentukan calon Kabupaten Yabaru ditinjau dari aspek-aspek sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran;dampak pembentukan Kabupaten Yabaru terhadap kabupaten induknya yaitu Kabupaten Yapen; dan menganalisis potensi sumberdaya alam Yabaru dan pemanfaatannya.
Kajian ini membahas tentang kelayakan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur berdasarkan perhitungan menurut PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Kegiatan ini dilakukan secara ilmiah, diharapkan dapat menghasilkan analisis yang obyektif dan akuntabel, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai rencana pembe…
Buku ini berisi nota keuangan dan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2000 yang dibuat oleh pemerintah RI
Buku ini berisi nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2011, hingga akhir 2011 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai sebesar 4,4 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembangan diperkirakan masing-masing mencapai sebesar 2,4 persen dan 6,5 persen...untuk lebih mendalam isi materi ini mari kita baca...
Buku ini berisi nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010 yang diterbitkan oleh pemerintah RI
Buku ini berisi nota keuangan dan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2012 yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Kamus merupakan khazanah perbendaharaan kata suatu bahasa menggambarkan tingkat peradaban bangsa pemiliknya. Demikian pula halnya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang telah beredar selama 10 tahun. Sementara kosa kata dan istilah yang telah ada pun maknanya telah mengalami perubahan.
This book entitled Indonesia My Home, is hoped to fulfill the needs and wants of people to know what developments and progress had been achieved. It will open the vast realm of studies in the field of government and development, to assemble a force capable of achieving welfare, security and sovereignty for the people in the future. This book objectively potrays contemporary developments in our …
Buku ini merupakan gambaran tentang sebagian kinerja pembangunan kesehatan yang dilaksanakan dalam periode 2009-2011, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam buku ini ditampilkan program strategis yang berperan penting mendukung upaya peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu dalam mewujudkan visi Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berke…
Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi hukum penyelenggaraan otonomi daerah baik secara vertikal maupun horisontal mengenai beberapa aspek penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu pengaturan daerah, pengaturan mengenai pajak dan retribusi, pengaturan mengenai pengelolaan barang daerah, pengaturan mengenai perjanjian internasional, pengaturan mengenai status…
Narcotic statutory regulations and psychotropica of the of Indonesia
The history of the House of Representatives of the Republic of Indonesia began with the formation of the Central Indonesian National Committee, also known as KNIP, on 29 August, 1945. Prior to the formation of the People's Consulative Assembly, the House of Representatives, and the Supreme Advisory Council, all state authority was vested on the President with the assistance of KNIP, which is du…