Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali

Buku ini menyajikan sebuah naskah akademik yang substansinya menitikberatkan pada kekhususan Bali di bidang adat dan budaya sehingga diharapkan nantinya dapat dijadikan dasar pemikiran yang logis bagi legitimasi status Bali sebagai daerah yang berotonomi khusus. Dengan demikian wacana Otsus Bali tidak sekedar ada dalam tataran ilusi namun benar-benar dirasakan secara efektif dan nyata manfaatny…

Profil DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014: Wakil Rakyat Garda Terdepa…

Buku ini berisi profil anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014.

Laporan Pelaksanaan Program dan Kebijakan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyak…

Buku ini ditulis untuk merefleksikan perjalanan Keistimewaan DIY selama tujuh tahun, sehingga tulisan ini seolah memberikan pesan bahwa kita semua harus bangkit dengan penuh kesadaran untuk melakukan transformasi menatap perubahan masa depan. Daerah Istimewa Yogyakarta harus menjadi inspirasi perubahan, menyongsong terwujudnya peradaban baru yang memuliakan harkat dan martabat manusia, yakni: j…

Bunga Rampai Isu-Isu Strategis APBN

Buku ini mengupas beberapa isu-isu strategis terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dapat dijadikan referensi para perumus kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN dalam proses proses pembangunan di Indonesia. Bagian pertama buku mengurai PNBP SDA sebagai alternatif penerimaan yang cukup membantu dalam menutupi kontribusi pajak yang kian kurang optimal. Bagi…

Sepintas Atas Kajian Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pad…

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…

Kajian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Buku ini disusun dalam rangka mendukung fungsi pengawasan, dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajian ini dikarenakan cukup banyak kabupaten/kota di Provinsi tersebut, yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada transfer pusat ke daerah dalam bentuk DAK.

Transfer Ke Daerah & Dana Desa Dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-74661-8-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

336.4 TRA

Senator bertanya: catatan penggunaan hak bertanya Anggota DPD RI kepada Presi…

Salah satu hak konstitusional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan oleh DPD RI adalah hak mengajukan hak bertanya kepada Presiden. Buku ini mengulas tentang hak bertanya yangsudah dilakukan oleh DPR RI, yaitu Hak bertanya tentang kebijakan moda transportasi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan terjangkau (KBH2) atau low cost green car (LCGC) dan …

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9344-18-2

Deskripsi Fisik

362 hlm.; 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.1 TAU p

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3842 (Jilid 1)

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 64 (Jilid I)

Informasi Pariwisata Kabupaten Berau: Berau Beribu Pesona

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Ringkasan telaah hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2016: atas lapora…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kajian desentralisasi asimetris dan otonomi khusus di Indonesia : studi kasus…

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan beragam etnik, budaya, maupun karakteristik geografis. Berangkat dari keragaman itulah, maka dapat diyakini bahwa tidak ada formula tunggal dalam mengelola Indonesia yang sangat luas ini. Pasca pemerintahan selama 32 tahun, maka praktik desentralisasi ltelah memberikan kemudahan dan dampak signifikan bagi perkembangan daerah. Namujn demikian, kita…

Profil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2021-2022

Buku ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan agar masyarakat dapat mengetahui peran dan kinerja DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah dan berkontribusi secara nasional bagi kejayaan NKRI. Buku ini secara khusus memaparkan hasil kinerja DPD RI di tahun Sidang 2021-2022.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 1 - 61 (Jilid I)

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 3 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 27 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 3948 (TR).

Pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

XII 99 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

306.23 PEL

Provincie West-Java Jaarverslag 1933

Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1933 ini dibuat di masa kepemimpinan C. A. Schnitzler. Sama seperti laporan tahunan di tahun 1932, depresi ekonomi mengamuk dengan intensitas yang tidak berkurang, akibat-akibatnya yang merusak menampakkan diri dalam reruntuhan bangunan yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan prospek perubahan menjadi lebih baik masih tetap jauh. Perlahan-l…

Provincie West-Java Jaarverslag 1932

Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1932 ini dibuat di masa kepemimpinan C. A. Schnitzler. Di eraitu, masalah keuangan yang mendesak merupakan satu-satunya elemen pengendali sehingga ketika menulis kata pengantar laporan Provinsi Jawa Barat tahun 1932 ini, pikiran-pikiran tanpa sadar terkonsentrasi pertama-tama dan terutama pada sedikit atau tidak adanya perspektif keuangan yang menggaira…

Provincie West-Java (Regeling en Voorschriften van Provincie West-Java met ui…

Buku Provinsi Jawa Barat ini membahas Peraturan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tidak termasuk yang menyangkut PNS. Di dalamnya dimuat berbagaimacam peraturan, seperti peraturan tentang pajar dan denda, penangkapan ikan, pelestarian lingkungan hidup, pendidikan, lembaga pemadam kebakaran, perlindungan satwa liar, kelistrikan, hingga keputusan fiskal Jawa Barat. Banyak lagi peraturan la…

Provincial Blad van West-Java

Lembar Provinsi Jawa Barat dari tahun 1931 ini berisikan regulasi peraturan Dewan Kota Batavia, Bandung, Cirebon, Serang, Kerawang, Sumedang, Tasik, Kuningan dan juga Keputusan Kota Sukabumi, Bandung, dan Garut. Masing-masing kota di atas mencantumkan peraturan dan keputusan yang ingin diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat terkait kota mereka. Pasal-pasal yang diajukan beragam, beberapa contohny…