International organisations and peace enforcement

This book highlights the central role of international organizations in the politics of international legitimacy surrounding peace enforcement operations. In the contemporary international system, there is a strong norm against interstate aggression but military intervention to bolster international peace and security is increasingly considered acceptable or even laudable.

PDI dan prospek pembangunan politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-553-016-X

Deskripsi Fisik

xvi, 120 hal. ; 21 cm

Judul Seri

Pendidikan Politik

No. Panggil

324.209 598 SUK p

Etika profesi berbagai bidang : dapat digunakan untuk buku pegangan mahasiswa…

Etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral, yang biasa disebut kode etik. Etika berbagai profesi, seperti etika di bidang teknologi informasi,etika guru,etika dokter,etika wartawan,etika jaksa, dan etika kebidanan. Buku ini terdiri dari 8 bab yang mengulas tentang etika;etika keilmuwan;etika profesi;maca…

Evaluasi terhadap pemekaran daerah dan potensi penggabungan daerah: kasus Kab…

Buku ini mengulas secara empiris mengenai kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok mengenai bagaimana evaluasi atas pemekaran daerah serta melihat potensi penggabungan daerah. Studi kasus daerah otonom baru yakni Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan pada tahun 2008 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi yang dimekark…

Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua

Tulisan dalam buku ini memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus pada tahun 2021, dapat dijadikan momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan melihat capaian Otsus selama i…

Pantauan Proses Pembahasan UU Pemilu Legislatif

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-19565-1-2

Deskripsi Fisik

Vi, 591 hal. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

324 KHA p

Kajian Terhadap Peraturan Tata Tertib DPR RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-9052-49-0

Deskripsi Fisik

v, 157 hlm. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Menciptakan relasi seimbang antara Dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan pemerint…

Dalam tulisan ini diungkapkan bahwa relasi antara DPRD dan Pemda khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan sulawesi Utara diwarnai dengan rivalitas antara keduanya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rivalitas terjadi disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran dan fasilitas pendukung dari Pemda terhadap DPRD.

Pegawai Negeri Sipil sebagai wakil kepala daerah

Gagasan pemerintah untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai wakil kepala daerah yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menarik untuk dikaji. Kajian dilakukan dengan cara melihat alasan yang dikemukakan dan selanjutnya dianalis menurut teori administrasi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa beberapa alasan yang dikemukakan penggagas tidak tepat diatasi dengan p…

Posisi wakil menteri dan implikasinya terhadap birokrasi di Indonesia

Kehadiran wakil menteri berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ternyata menimbulkan masalah baru. Fenomena bertambahnya jumlah wakil menteri dan posisi wakil menteri sebagai pegawai karir dan bukan anggota kabinet namun diangkat oleh Presiden telah menimbulkan tafsir bahwa wakil menteri diintervensi oleh pejabat politik. Wakil menteri telah menimbulkan implikasi baru dalam …

Analisis terhadap Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara La…

Tulisan ini menyoroti salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yaitu mengenai pendaftaran pemilih. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap proses pendaftaran pemilih pada pemilihan Walikota Payakumbuh memperlihatkan bahwa aktor yang berperan penting dalam proses pendaftaran pemilih adalah Kantor Catatan Sipil dan KPUD, dibantu PPK dan PPS. Organis…

Pemisahan Birokrasi : Gagasan Mewujudkan Birokrasi yang Bertanggung Jawab

Penciptaan good governance di Indonesia harus diikuti dengan reformasi birokrasi. Masalah utama dalam birokrasi negara yang dihadapi saat ini adalah kurangnya akuntabilitas pejabatnya. Untuk alasan ini, reformasi harus mampu membuat birokrasi melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan pada akuntabilitas publik. Penulis mengatakan dalam esai ini bahwa reformasi birokrasi harus dilaksanakan dal…

Reformasi Birokrasi di DPR: Upaya menciptakan Anggaran yang Berpihak Pada Rak…

Reformasi birokrasi di lingkungan DPR dalam rangka mendukung anggaran yang berpihak pada rakyat miskin. Selama ini DPR dinilai belum dapat memperjuangkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin. Ketidakberpihakan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek penyusunan anggaran, aspek peneriamaan dan aspek pembelanjaan.