Reformasi Birokrasi Indonesia dan revolusi industri 4.0

Revolusi industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokraso Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari revolusi industri 4.0 itu sendiri. Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkesan sejalan dengan revolusi industri 4.0,tapi sesungguhnya ketentuan tersebut hanya mengakomod…

Reformasi birokrasi era pemerintahan Joko Widodo

Reformasi birokrasi merupakan sebuah pilar bagi terwujudnya demokrasi sebuah bangsa. Reformasi birokrasi yang digagas pada tahun 2014 melalui UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengadopsi pendekatan manajemen pengembangan sumber daya manusia strategis (strategic human resource management) menggantikan perspektif manajemen kepegawaian. Perubahan pendekatan ini diharapkan dapat men…

Rampai bahasa, pendidikan, dan budaya

Buku ini merupakan kumpulan tulisan seorang bahasawan yang mencerminkan kepeduliannya tidak saja pada ihwal kebahasaan, tetapi juga keprihatinannya pada ihwal pendidikan dan social budaya yang ada di Indonesia. Beberapa topik yang diulasnya antara lain adalah tentang kendala-kendala dlam pengajaran Inggris di Indonesia, bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam system pendidikan di Indonesia,…

International organisations and peace enforcement

This book highlights the central role of international organizations in the politics of international legitimacy surrounding peace enforcement operations. In the contemporary international system, there is a strong norm against interstate aggression but military intervention to bolster international peace and security is increasingly considered acceptable or even laudable.

Pengantar antropologi

Judul asli : An Introduction to Anthropology

Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia

Tulisan dalam buku ini hadir dalam semangat mendorong perubahan menyeluruh. Selain bertujuan memajukan efisiensi layanan, pemerintahan digital juga diyakini mampu meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Tulisan ini mampu meningkatkan tantangan di depan. Arena internal (ekosistem digital) masih membutuhkan hadirnya SDM Aparatur model baru: e-literasi dan manusia pembelajar; kultur terbuka dan mau …

Committee 300: Kelompok elite rahasia terorganisir yang mengendalikan semua t…

Buku ini menceritakan tentang organisasi rahasia yang bernama Komite 300. Komite ini menciptakan alat untuk melakukan perubahan sosial melalui musik dan unsur-unsur kebudayaan populer. Dalam mencapai tujuannya, Komite ini merekrut dan menciptakan ikon dan idola baru anak-anak muda, menciptakan banyak musik, budaya hedonis, obat-obatan terlarang untuk menurunkan standar budaya sebuah negara yang…

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat, dalam implementasinya tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun perlakuannya. Menurut buku ini, keberhasilan implementasi UU Pelayanan P…

Evaluasi terhadap pemekaran daerah dan potensi penggabungan daerah: kasus Kab…

Buku ini mengulas secara empiris mengenai kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok mengenai bagaimana evaluasi atas pemekaran daerah serta melihat potensi penggabungan daerah. Studi kasus daerah otonom baru yakni Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan pada tahun 2008 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi yang dimekark…

Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua

Tulisan dalam buku ini memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus pada tahun 2021, dapat dijadikan momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan melihat capaian Otsus selama i…

525 Ways To Be A Better Manager

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-7515-0059-3

Deskripsi Fisik

xi, 163 p. : 19,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Dasar-dasar teori sosial : foundations of social theory

Buku ini terdiri dari 23 bab, yang dibagi ke dalam 4 bagian. Bagian satu, tindakan dan hubungan dasar membahas pelaku dan sumber,kepentingan dan penguasaan;hak untuk bertindak;hubungan kekuasaan;hubungan kepercayaan. Bagian dua, struktur struktur tindakan menghadirkan kajian tentang: sistem pertukaran sosial;relasi wewenang dan struktur wewenang;sistem kepercayaan dan sifat-sifatnya yang dinami…

Pantauan Proses Pembahasan UU Pemilu Legislatif

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-19565-1-2

Deskripsi Fisik

Vi, 591 hal. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

324 KHA p

Kajian Terhadap Peraturan Tata Tertib DPR RI

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-9052-49-0

Deskripsi Fisik

v, 157 hlm. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Menciptakan relasi seimbang antara Dewan Perwkilan Rakyat Daerah dan pemerint…

Dalam tulisan ini diungkapkan bahwa relasi antara DPRD dan Pemda khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan sulawesi Utara diwarnai dengan rivalitas antara keduanya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rivalitas terjadi disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran dan fasilitas pendukung dari Pemda terhadap DPRD.

Pegawai Negeri Sipil sebagai wakil kepala daerah

Gagasan pemerintah untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai wakil kepala daerah yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menarik untuk dikaji. Kajian dilakukan dengan cara melihat alasan yang dikemukakan dan selanjutnya dianalis menurut teori administrasi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa beberapa alasan yang dikemukakan penggagas tidak tepat diatasi dengan p…

Posisi wakil menteri dan implikasinya terhadap birokrasi di Indonesia

Kehadiran wakil menteri berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ternyata menimbulkan masalah baru. Fenomena bertambahnya jumlah wakil menteri dan posisi wakil menteri sebagai pegawai karir dan bukan anggota kabinet namun diangkat oleh Presiden telah menimbulkan tafsir bahwa wakil menteri diintervensi oleh pejabat politik. Wakil menteri telah menimbulkan implikasi baru dalam …

Analisis terhadap Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara La…

Tulisan ini menyoroti salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yaitu mengenai pendaftaran pemilih. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap proses pendaftaran pemilih pada pemilihan Walikota Payakumbuh memperlihatkan bahwa aktor yang berperan penting dalam proses pendaftaran pemilih adalah Kantor Catatan Sipil dan KPUD, dibantu PPK dan PPS. Organis…

Pemisahan Birokrasi : Gagasan Mewujudkan Birokrasi yang Bertanggung Jawab

Penciptaan good governance di Indonesia harus diikuti dengan reformasi birokrasi. Masalah utama dalam birokrasi negara yang dihadapi saat ini adalah kurangnya akuntabilitas pejabatnya. Untuk alasan ini, reformasi harus mampu membuat birokrasi melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan pada akuntabilitas publik. Penulis mengatakan dalam esai ini bahwa reformasi birokrasi harus dilaksanakan dal…

Reformasi Birokrasi di DPR: Upaya menciptakan Anggaran yang Berpihak Pada Rak…

Reformasi birokrasi di lingkungan DPR dalam rangka mendukung anggaran yang berpihak pada rakyat miskin. Selama ini DPR dinilai belum dapat memperjuangkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin. Ketidakberpihakan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek penyusunan anggaran, aspek peneriamaan dan aspek pembelanjaan.