The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development " Partnership To…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328 THE t

Laporan Tahunan 2010 dan 2011

Laporan tahunan BAKN berisi pertanggungjawaban BAKN kepada publik dan merupakan dokumentasi perjalanan BAKN selama dua tahun, yaitu sejak pertama kali berdiri sampai dengan bulan november 2011.Dalam laporan ini akan disajikan kinerja BAKN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan visi dan misi DPR RI.

Laporan Hasil Penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan…

BAKN DPR RI menyimpulkan bahwa program pengadaan alusista bersumber pinjaman luar negeri yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembiayaan belum sepenuhnya efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer yang secara optimal memenuhi asas tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan N…

Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna Rumah Jabatan Anggota DPR…

Untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan dan penggunaan gedung sebaguna RJA Kalibata maka dipandang perlu untuk menyusun buku pedoman yang ditetapkan dengan keputusan BURT

Kamus APBN

tujuan penyusunan buku ini sebagai refrensi para pembaca dalam memahami dokumen - dokumen anggaran. disamping memberikan definisi, buku ini juga memuat penjelasan secara lebih detail yang bertujuan untuk menambah pemahaman para pembaca terhadap istilah-istilah APBN

Sepintas Atas Kajian Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pad…

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…

Badan Legislasi DPR RI: Kinerja Dan Evaluasi Periode 2014-2019

Buku ini mendeskripsikan keberadaan Badan Legislasi secara apa adanya dengan menampilkan ulasan mengenai kinerja dan evaluasi Badan Legislasi selama satu periode. Kinerja Badan Legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, serta sosialisasi Undan…

Dinamika dan tantangan kinerja lembaga perwakilan

Pemahaman tentang kinerja dan entitas kelembagaan perwakilan, baik itu DPR maupun DPRD belum sepenuhnya sama dan sejalan. Terlalu banyak dikemukakan untuk menjelaskan seperti apa sesungguhnya ukuran keberhasilan kinerja lembaga perwakilan. Sebagai penjaga wibawa dan citra kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) tentu saja berkepentingan dengan wajah balik lembaga perwakilan. Sebagai …

Laporan Hasil Penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan…

Atas dasar amanat undang-undang ini maka badan akuntabilitas keuangan negara BAKN melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2013. Hasil penelaahan BAKN DPR RI di susun relevan dengan kebutuha komisi-komisi di DPR, hal ini dimaksudkan agar setoap komisi dapat menindaklanjuti hasil penelaahan BAKN sesuai kewenangan yang dimilikinya. Laporan hasil telaahan BAKN atas IHP…

Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

52 hlm.: il.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351.1 SEK

Persandingan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Buku ini memaparkan persandingan undang-undang ketentuan umum dan tatacara perpajakan antara susunan dalam satu naskah UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2000 dan susunan dalam satu naskah UU no.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2009.

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 225/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012.

Kajian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Buku ini disusun dalam rangka mendukung fungsi pengawasan, dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajian ini dikarenakan cukup banyak kabupaten/kota di Provinsi tersebut, yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada transfer pusat ke daerah dalam bentuk DAK.

Modul perancangan undang-undang

Fungsi legislasi DPR yang kuat adalah salah satu bagian penting dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang kredibel dan berwibawa. Modul pedoman perancangan undang-undang ini terdiri dari tiga bagian yaitu: penelitian substansi rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan undang-undang.

Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan

Penerbitan Buku Susunan Dalam Satu Naskah yaitu UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman b…

Upacara Tradisional Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

392.1 IND

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 IND p - 348.598 IND p

SAK Standar Akutansi Keuangan, Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi yang digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. SAK ETAP diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 17 Juli 2009 dan disahkan oleh DSAK IAI pada 19 Mei 2009.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 UND

Senator bertanya: catatan penggunaan hak bertanya Anggota DPD RI kepada Presi…

Salah satu hak konstitusional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan oleh DPD RI adalah hak mengajukan hak bertanya kepada Presiden. Buku ini mengulas tentang hak bertanya yangsudah dilakukan oleh DPR RI, yaitu Hak bertanya tentang kebijakan moda transportasi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan terjangkau (KBH2) atau low cost green car (LCGC) dan …