Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dibentuk sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengk…
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 1 - 44 (Jilid 1)
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 1 - 88
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 1 - 113
Pendaftaran Tanah di Indonesia (1998) merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional "Bumi Bhakti" yang membahas sistem dan prosedur pendaftaran tanah di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum agraria yang berlaku. Buku ini menguraikan dasar hukum, asas, tujuan, serta tahapan pendaftaran tanah, termasuk pengukuran, pemetaan, pembukuan hak, dan penerbitan s…
Buku tentang pengawasan ini kiranya dapat memberikan dasar yang memadai, tentang muatan fungsi pengawasan dan bagaimana pelaksanaannya. Berbagai masukan dan acuan yang disampaikan dalam buku ini juga memungkinkan DPRD untuk merumuskan peraturan daerah dan tata tertib tentang pengawasan. Sudah waktunya DPRD tidak hanya merumuskan pentingnya pengawasan terhadap kinerja berbagai kebijakan publik d…
Risalah ini merupakan suatu kompilasi. berdasarkan tinjauan kepustakaan di berbagai masyarakat berkembang di belahan bumi bagian Timur ini, seperti Afrika, Afghanistan, Papua Niugini, India, Malaysia, Sri Lanka, Cina dan Singapura serta Jepang.
Seminar Naskah Kuna Nusantara dengan tema "Pangan dalam Naskah Nusantara" diselenggarakan di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta pada tanggal 18-19 September 2013. Pangan dijadikan tema seminar karena merupakan faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Masalah pangan ternyata sudah menjadi perhatian masyarakat sejak masa lalu. Kearifan lokal tentang bagaimana mewujudk…
Buku ini berisi perluasan dan penyesuaian notasi ddc untuk wilayah Indonesia, kabupaten/kota, sejarah, geografi, dan biografi untuk Indonesia
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi hukum penyelenggaraan otonomi daerah baik secara vertikal maupun horisontal mengenai beberapa aspek penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu pengaturan daerah, pengaturan mengenai pajak dan retribusi, pengaturan mengenai pengelolaan barang daerah, pengaturan mengenai perjanjian internasional, pengaturan mengenai status…
Buku ini berisi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.