Undang-Undang MPR DPR dan DPRD 2009: UU RI No. 27 Th. 2009

Buku Perundang-undangan terbitan Sinar Grafika ini berisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 (UU RI No. 27 Tahun 2009) dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 10 Nopember 1995 dalam Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberi landasan hukum yang kuat untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Ketentuan di bid…

Kamus Perbankan

Kamus Perbankan (1980) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia merupakan buku referensi yang menghimpun berbagai istilah penting dalam bidang perbankan dan keuangan. Disusun secara sistematis, kamus ini menjelaskan terminologi terkait operasional bank, kredit, simpanan, sistem pembayaran, hingga regulasi perbankan yang berlaku pada masanya. Dengan bahasa yang jelas dan pr…

Peningkatan Upah Minimum Pada Sektor - Sub Sektor dan Regional di 27 Propinsi…

Peningkatan Upah Minimum Pada Sektor–Sub Sektor dan Regional di 27 Provinsi di Indonesia 1994 yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia merupakan laporan resmi yang memuat data dan analisis mengenai perkembangan serta penyesuaian upah minimum di berbagai sektor, subsektor, dan wilayah pada tahun 1994.

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk pada Ban…

BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima kelompok yaitu: proses merger dan pengawasan BC oleh BI; pemberian FPJP; penatapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS;penggunaan dana FPJP dan PMS; praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BC yang merugikan BC.

Himpunan Pidato Pembukaan Dan Penutupan Masa Persidangan DPR RI = 1971-1972-1973

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

32 cm, 106 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 328.35 IND

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 UND

Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

78 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R. 324 UND

Pedoman Peraturan Pemilukada tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 490 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 324 PED

Direktori Dokter Spesialis Jakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

R 610.92 DIR

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 34, tambahan lembaran Negara nomor 4379 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan umum. Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8733-94-6

Deskripsi Fisik

195 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.02 PEM

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Pera…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 4389 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dibentuk sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengk…

Himpunan Undang-Undang Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia Masa Sidang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

420 hal.; 23,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 IV 2011-2012

Himpunan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Repbublik Indonesia Masa Sidan…

Edisi

Masa Sidang II

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

265 hal; 23, 5 cm

Judul Seri

Himpunan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Repbublik Indonesia Masa Sidang II Tahun 2011-2012

No. Panggil

342.02 II 2011-2012

Himpunan Undang-Undang Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia Masa Sidang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

437 hal.; 23,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 IV 2010-2011

Himpunan Undang-Undang Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia Masa Sidang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

419 hal.; 23,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 III 2010-2011

Himpunan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

550 hal; 23, 5 cm

Judul Seri

Himpunan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014 Tahun Kedua

No. Panggil

342.02 II 2009-2014

Himpunan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

334 hal.; 23,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 I 2004-2009