Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan ini memberikan referensi peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan Kesehatan yang terdiri dari UU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; UU RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan; UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; UU RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Ke…
Kegiatan kearsipan yang dilaksanakan Bidang Arsip dan Dokumentasi di antaranya ialah : Mengolah Arsip Inaktif; Menyimpan Arsip Inaktif; Memelihara Arsip Inaktif; Memberikan Pelayanan Kearsipan; Memberikan Pelayanan Data dan Informasi; Memberikan Pembinaan Kearsipan Intern; Pengolahan Arsip/Dokumen Konvensional; Pengolahan Arsip Media Baru; dan Pelayanan Arsip/Dokumen.
Dalam rangka meningkatkan kualitas bantuan teknis dan keahlian dalma bidang informasi kepada DPR RI, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana indormasi yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI, maka P3DI (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi) sebagai organisasi pengelola teknologi informasi yang ada agar dapat digunakan secara efisien dan efektif.…
Portal Anggota DPR adalah sebuah sistem yang diibaratkan sebagai pintu gerbang masuk kedalam aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh Anggota Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. aplikasi portal ini mengunakan fitur single sign on yaitu fasilitas otentifikasi identitas sebagai mekanisme otomatis yang menghubungkan pengguna dengan aplikasi sistem informasi yang akan digunaka…
keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …
Buku Laporan Hasil Kajian ini merupakan pertanggungjawaban hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI selama masa kerja tahun 2016. Buku ini memuat bermacam pendapat yang tertuang dalam berbagai diskusi Lembaga Pengkajian dalam rapat-rapat pleno, baik berupa paper ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan oleh sebuah tim perumus menjadi satu draf rekomendasi lembaga.…
Merupakan penyempurnaan dari Buku SANRI terbitan pertama (1987). Isinya lebih diperluas meliputi hampir semua aspek administrasi negara Republik Indonesia, sehingga lebih menggambarkan keadaan yang senyatanya sesuai dengan perkembangan sekarang. Secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara RI.
Dalam buku ini dimuat gambar anggota-anggota DPR hasil pemilihan umum tahun 1982, dengan data yang sangat pokok, yang dimuat adalah yang berkaitan dengan anggota DPR yang diambil sumpah dan janji pada tanggal 1 Oktober 1982.
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 1 - 61 ( Jilid I)
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 30 Tahun 1999. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3842 (Jilid I) (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 32 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 48 Tahun 1997. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 3689 - 3723 (jilid 2) (TR).
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 45 - 98 (Jilid 2)
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 1 - 44 (Jilid 1)
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 21 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 13 Tahun 1997. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 3666 - 3688 (jilid 1) (TR).