Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…
Banyak buku pendidikan kewarganegaraan yang bersifat kognitif dan terkadang terjebak pada indoktrinasi, sehingga tak sedikit kalangan akademisi maupun masyarakat umum menganggapnya sebagai alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan dan memandang pendidikan kewarganegaraan dengan sebelah mata. Buku ini menepis anggapan dan menjawab kegamangan itu. Selain membahas persoalan Pendidikan Kewarga…
Karya akademis ini disusun oleh penulis yang terlibat langsung di dalam perjalanan Mahkaman Konstitusi Indonesia dan Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), sehingga memiliki prespektif tajam terhadap substansi pembahasannya. Buku ini wajib dijadikan sebagai bku pedoman tidak saja oleh para praktisi dan pemerhati hukum, namun juga bagi para dosen dan mahas…
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang kredibel dan transparan adalah terpenuhinya hak konstitusional publik. Kemudahan dalam mengakses informasi untuk mengawasi sesuai dengan ketentuan konstitusi merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dinegosiasi. Tidak sedikit problematika buram perihal informasi menggelinding dan menyimpang dari rel hakiki yang seringkali…
Buku ini mengupas tentang pentingnya pengaturan lembaga kepresidenan di Indonesia, dan memaparkan mengenai diskursus teoritik tentang lembaga kepresidenan yang diterapkan selama beberapa puluh tahun sejak negara ini merdeka. Kedudukan lembaga kepresidenan yang dijabarkan dalam buku ini bermula dari potret sejarah kepresidenan, bentuk hukum dan kekuasaan lembaga kepresidenan patut untuk dikritis…
Tema dasar dalam buku ini tentang kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa tentang hasil pemilihan kepala daerah. Pada bagian pertama buku ini menguraikan problematika yuridis,hstoris, filosofis dan politis terkait dengan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa tentang hasil pemilihan kepala daerah. Bagia kedua adalah menguji keabsahan su…
Substansi yang dikaji dalam buku ini antara lain: Diskursus teoritik tentang Lembaga Kepresidenan; Kedudukan Lembaga Kepresidenan di Indonesia; Konsepsi dasar hukum anggaran negara dan penganggaran lembaga kepresidenan; Hubungan Lembaga kepresidenan dengan lembaga-lembaga negara yang lain berdasarkan UUD 1945.