Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998

Dimasa perjuangan melawan penjajahan dan di awal kemerdekaan, Sumatra Barat dalam beberapa hal berbeda dari masyarakat lain di luar Pulau Jawa. Orang-orang Sumatra Barat memainkan peran yang menentukan dalam perpolitikan Indonesia, kedudukan mereka dalam pemerintahan Republik Indonesia hanya kalah dari pemimpin yang berasal dari Jawa.

Abdul Muis

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

82hlm.; 12 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

923.2 AZM a

Bukan Cinderella

Ini bukan kisah Cinderella yang kehilangan sepatu kaca, ketika sang pangeran menjemput sang putri dan memberikan sebelah sepatu yang tertinggal di pesta dansa. Namun ini kisah Amora yang kehilangan sebelah sepatu Converse barunya karena tertukar dengan milik orang lain. Sepatu yang ukurannya jauh lebih besar dari miliknya entah kepunyaan siapa.

Internasionalisasi UKM: usaha kecil mikro menuju pasar global

Buku ini memberikan informasi dan wawasan bagi pelaku usaha kecil dan mikro maupun bagi akademisi serta praktisi yang berorientasi ekspor. Pemaparan materi buku ini disajikan secara sistematis dan dilengkapi dengan contoh kasus. Tidak hanya berupa teori, buku ini pun menyajikan solusi praktis yang dapat dipelajari dengan menampilakan strategi usaha kecil dan mikro dalam memasuki pasar global. B…

Pengantar ilmu hukum : fondasi pengenalan

Manusia dalam pergaulannya memerlukan sistem aturan atau norma yang salah satu fungsinya untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang timbul dalam kehidupan bermasayarakat sehingga ketentraman dan keadilan dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat dapat diwujudkan dan dipertahankan. Hukum merupakan salah satu sistem norma yang berkembang dalam masyarakat bernegara. Oleh sebab itu, sebagian o…

Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah: Dalam Pemanfaatan Sum…

Buku ini menyajikan jawaban atas pertanyaan bagaimana prinsip, pengaturan kewenangan, tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan sejumlah pertanyaan lainnya terkait pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Pembahasan buku ini dibuka dengan pembahasan tentang kerangka dan teoretik pengaturan kewenangan pemerintah…