Sistem Politik Indonesia Perubahan dan Keberlanjutan Kelembagaan Negara

Fokus serta analisis pembahasan yang diuraikan dalam tulisan di buku ini merujuk kepada azas legal konstitusional dalam melihat perubahan kelembagaan negara setelah amandemen UUD 1945 serta mengaitkan atau membandingkannya dengan sebelum terjadinya perubahan UUD 1945 sehingga akan tampaklah dinamika perubahan tersebut serta dianalisis bagaimana keberlanjutannya di kemudian hari.

Pajak Daerah & Retribusi Daerah

2 eks.

Tajuk-Tajuk dalam Terik Matahari : Empat Puluh Tahun Surabaya Post

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

559 hal :24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

808.84 TAJ

Sejarah Pembangunan Proyek : ASAHAN Membangunkan Raksasa Yang sedang tidur

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

444 hlm.; 35 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.81 SIA s

Industrialisasi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95057-0-4

Deskripsi Fisik

vi, 284 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Prospek PTUN sebagai pranata penyelesaian sengketa administrasi di indonesia

PTUN adalah pengadilan administrasi negara. PTUN lahir dan mulai bekerja melayani masyarakat pencari keadilan sejak tanggal 14 Januari 1991. PTUN adlah pengadilan yang termuda di antara 4 (empat) lingkungan peradilan (pengadilan negari; pengadilan militer; pengadilan agama; dan pengadilan tata usaha negara). Buku ini sangat bagus silahkan untuk di baca oke.

Tanah Dan Penduduk Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 81hlm. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

304.6 GEL t

Morowali: Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada di wilayah Pulau Sulawesi. Provinsi ini memiliki ribuan pulau yang menguntai dari Kabupaten Morowali si selatan sampai Kabupaten Buol di bagian utara. Kabupaten Morowali merupakan wilayah yang khas dan kaya dengan keanekaragaman sumber daya laut seperti ikan, moluska, echinodermata, mangrove, bunga karang dll.

Money Laundering dan Kejahatan Perbankan

Buku ini tampil dengan cetakan ketiga. pada dasarnya tidak ada peruabahan dalam cetakan ketiga ini, kecuali terdapat penambahan mengenai kebijakan kriminalisasi pencucian uang. Mudah-mudahan kedepan, penyempurnaan buku ini dapat dilakukan. kepada para pembaca diharapkan kritik dan sarannya, guna perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya.

Money Laundering: Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan

jika pada mulanya kejahatan money laundrering lebih erat kaitanya dengan kejahatan perdangan obat bius dan narkotika dan kejahatan besar lainnya, tetapi kini kejahatan pencucia uang sudah di hubungkan dengan proses atas uang hasil perbuatan kriminal secara umum dalam jumlah besar. Sementara di berbagai negara termasuk indonesia, uang yang di peroleh dari hasil korupsi termasuk katagori kriminal.

Hukum lingkungan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-15447-2-6

Deskripsi Fisik

465 hal .; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.046 SIA h

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

buku ini berisi tentang proses beracara di Mahkamah Konstitusi secara umum, yang mejelaskan teknik-teknik beracara di mahkamah Konstitusi mulai dari permohonan hingga putusan serta proses-proses apa saja yang harus dilalui sampai dengan pada tahapan akhir. buku ini sangat penting manakala dirasakan ada kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan lagi untuk menggunakan forum MK ketika terjadi dugaa…

Catatan Jurnalis Parlemen: 25 Untold Stories dari masa ke masa

Buku ini merupakan catatan dari rekan-rekan jurnalis yang berpengalaman meliput kegiatan di Kompleks Parlemen, Senayan, baik di DPR, MPR maupun DPD RI. Dalam buku ini, penulis berbagi pengalaman, wawasan dan analisis tentang berbagai isu dan peristiwa yang terjadi di Gedung DPR, MPR dan DPD RI. Buku ini juga mengungkap sejumlah tantangan, kesulitan, dan peluang yang dihadapi jurnalis parlem…

Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Penuh Onak Duri

Buku ini sangat besar manfaatnya diketahui masyarakat luas, karena memuat beberapa tulisan yang menarik isinya, antara lain: pertama, semua permasalahan yang ditulis sangat mendapat perhatian masyarakat dan surat kabar dan elektronika pada saat itu yang menyoroti masalah tersebut hingga berhari-hari bahkan sampai bulanan. Kedua, karena pihak DPR RI ingin mengecilkan peranan KPK dalam mengungkap…

Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana

Buku ini membahas tentang hukum acara pidana di Indonesia, falsafah dan asas hukum acara pidana, perbedaan alat bukti dengan barang bukti, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, dan praktik dalam penyelesaian perkara dari tahap penyelidikan dan putusan hakim serta eksekusi. Buku ini juga menawarkan kerangka berpikir secara sistematis.

Ada Apa Dengan DPR RI/DPRD?

Buku ini memberikan gambaran bahwa perbuatan Wakil Rakyat terkesan lebih banyak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan masyarakat umum yang memilihnya. buku ini memperbincangkan masalah yang pernah trending topic yang banyak mendapat perhatian masyarakat luas, dan bahasanya mudah dipahami.

Hukum Bangunan gedung di Indonesia

Pada dasarnya setiap orang, badan atau institusi bebas untuk membangun bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan, ketersedian dana, bentuk konstruksi dan bahan yang digunakan. Dalam buku ini pun di jelaskan tentang ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang bangunan gedung.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Hukum acara Mahkamah Konstitusi meliputi materi-materi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon, dan proses persidangan mulai dari pengajuan permohonan, pembuktian, hingga pengambilan putusan. Buku ini membahas proses beracara di Mahkamah Konstitusi secara umum, yang menjelaskan teknik-teknik beracara di Mahkamah Konstitusi mulai dari permohonan hingga putusan sert…

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan: teori dan praktik

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia, baik karena pemindahan hak dari orang pribadi/badan kepada orang pribadi/badan lainnya maupun karena pemberian baru oleh oleh pemerintah/negara kepada pribadi atau badan.

Bea Meterai di Indonesia

Pada dasarnya bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang dipungut berdasarkan ketentuan yang jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang. Hanya saja memang aturan bea meterai secara benar belum banyak dipahami oleh masyarakat sehingga masih banyak yang tidak mengetahui bahwa bea meterai merupakan pajak tidak langsung yang berfungsi sebagai sarana untuk memasukkan pen…