Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia membahas perkembangan dan perdebatan tentang konstitusionalisme dalam konteks hukum dan praktik ketatanegaraan di Indonesia. Buku ini tidak hanya menjelaskan teori konstitusionalisme secara konseptual, tetapi juga mengaitkannya dengan sejarah serta dinamika realitas hukum Indonesia, termasuk bagaimana norma-norma konstitusi dijalankan dan ditafsirkan dal…
Secara filosofis, penyusunan buku ini adalah karena perkembangan teknologi digital yang memungkinkan setiap orang atau badan hukum untuk mengadakan kontrak, tidak semata-mata harus berhadapan satu sama lainnya, namun memungkinkan kontrak itu dilakukan secara elektronik, yaitu dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, internet, maupun media lainnya. Di samping itu, penyebab utama penulisan…
Demi menjamin kemuliaan kekuasaan kehakiman itulah dibentuk Kode Etik dan PerilakuHakim yang mengatur prinsip-prinsip fundamental serta uraian perilaku konkret bagi seoranghakim, sebagaimana telah diadopsi masing-masing oleh Mahkamah Konstitusi danMahkamah Agung. Namun, meskipun telah diatur etika profesi bagi hakim tersebut, padapraktiknya ternyata masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap…
Buku ini membahas antropologi hukum sebagai disiplin yang berasal dari gabungan ilmu antropologi dan hukum, menjadikannya menarik untuk dipelajari di Fakultas Hukum maupun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berbeda dari sosiologi hukum yang lebih kaya literatur, antropologi hukum memiliki keterbatasan sumber, terutama dalam bentuk buku. Penulis menawarkan pendekatan baru yang kontekstual ta…
Buku ini mengkaji pengaruh demokratisasi dan globalisasi terhadap pembentukan identitas etnik Tionghoa di Indonesia, khususnya terkait isu kesetiaan nasional. Demokratisasi pasca-Orde Baru membuka ruang baru bagi ekspresi identitas etnik dan agama, sementara meningkatnya pengaruh global Tiongkok serta hubungan Indonesia–Tiongkok memunculkan kembali stereotipe mengenai loyalitas ganda etnik Ti…
Konektivitas yang dibangun negara, baik dalam lingkup bilateral, regional maupun global berkelindan satu sama lain. Misalnya, kerja sama subregional berbasis konektivitas lintas batas yang tengah dibangun dalam kerangka IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand – Growth Triangle), BIMP-EAGA (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area), dan TIA-GT (Timor Leste, Indonesia, Austral…
Etika pelayanan publik tidak hanya sebagai aturan norma, sistem nilai dan kode etik yang menuntun seseorang dalam melakukan tindakannya, tetapi bermakna sebagai filsafat yang merefleksi secara kritis aturan moral dan kode etik itu.
Selama ini masyarakat hanya mengetahui jika putusan pengujian undang-undang di MK sifatnya prospektif (ke depan). Padahal diantara seribuan perkara yang sudah diputus MK, terdapat juga putusan yang memiliki sifat retroaktif (ke belakang/surut). Putusan yang bersifat retroaktif ini jumlahnya sangat sedikit karena untuk menghasilkan putusan ini, hakim konstitusi harus bermunajat dan mempertimbang…
Buku ini adalah proses penyesuaian undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terjadi berubahan cara pandang terhadap pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia hingga saat ini.
Reformasi konstitusi melahirkan lembaga negara baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. lembaga negara ini memiliki sembilan Hakim Konstitusi yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara konstitusi. Selain menuangkan pendapat hukum (legal opinion) di dalam putusan-putusannya, para Hakim Konstitusi kadang kala juga menulis artikel ilmiah. Buku ini merupakan kapita selek…
Buku ini merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya yaitu Hukum Pidana Suatu Pengantar dan inti dari pembahasan hukum pidana tentang berlakunya hukum pidana, seluk beluk tentang tidak pidana, sifat melawan hukum, persoalan kausalitas, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, percobaan persiapan permufakatan jahat, persoalan tentang pidana dan pemidanaan, alasan penghapus, gugurnya kewenangan men…
Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai the final interpreter of constitution and the guardian of the constitution, telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses demokratisasi dan penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Penegakan supremasi konstitusi tidak hanya berhenti pada dibatalkannya suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Melainkan bagaimana putus…
Buku ini didedikasikan kepada Dr. Jufrina Rizal, dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan merupakan antologi dari tulisan para doktor yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dibimbing oleh beliau. Artikel-artikel dalam buku ini memang merupakan tulisan dalam bidang hukum. Buku ini dibagi ke dalam beberapa kluster: Filsafat Hukum, Hukum Pid…
Buku ini membahas tentang Pelayanan Publik dan e-Government. Di dalamnya terdiri dari berbagai pokok bahasan, antara lain Ruang Lingkup, Filosofi, Definisi Pelayanan Publik, Aktor-aktor dan Organisasi Pelayanan Publik, Lingkungan Pelayanan Publik, Penganggaran Pelayanan Publik, Kolaborasi Kelembagaan dalam Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik, E-Go…
Buku ini membahas mengenai peran Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang dibentuk oleh konstitusi dan memiliki fungsi sebagai “the protector of human rights” yang mendorong pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Bagian awal buku ini akan diberikan ulasan mengenai perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya di dunia yang dimulai dari perkembangan Hak A…
Buku ini membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran anak usia dini, teori-teori pembelajaran anak usia dini, pembelajaran sebagai sebuah sistem, hakikat perencanaan pembelajaran PAUD, prosedur penyusunan, Developmentally Appropriate Practice (DAP), model-model pengelolaan kelas, Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini, pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAUD, penyusunan kurikulum t…
Buku ini mengungkapkan perkembangan teori-teori hukum internsional, baik yang sedang berkembang saat ini maupun kecenderungan perkembangan teori tersebut di masa yang akan datang. Buku ini juga membahas tentang perkembangan teori tentang perbuatan melawan hukum internasional yaitu perbuatan melawan hukum yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana dan yang bukan merupakan tindak pidana …
Buku ini mencoba membedah ekonomika pembangunan dari perspektif masalah, kebijakan, dan politik. Masalah sentral yang sering terjadi ajang perdebatan dalam ekonomi pembangunan terutama mencakup masalah kelembagaan, dualisme, pemerataan, urbanisasi dan pertumbuhan kota. Buku ini juga memfokuskan politik pembangunan, termasuk wacana mengenai sisitem ekonomi yang sedang berubah, ekonomi politik li…