Memberikan informasi secara sederhana mengenai merumuskan dan merancang perda yang berperspektif hak asasi manusia (HAM), buku ini berfokus pada fungsi utama anggota DPRD dalam menyusun peraturan daerah beserta naskah akademiknya. Perancangan perundang-undangan dalam hal ini perda yang berperspektif HAM merupakan suatu keharusan karena Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 nya pun telah menga…
Komisi nasional Indonesia untuk penyelidikan mengenai HAM maka dibentuklah pengadilan HAM nasional, yang berusaha mengadili para pelanggar hak asasi manusia atau kejahatan serius lainnya. Pembentukan suatu pengadilan pidana internasional telah mempertimbangkan kasus Timor Timur. Pengadilan nasional akan selalu memiliki yurisdiksi. Berdasarkan prinsip saling melengkapi, pengadilan pidana intern…