Handbook on : Standing Orders and Parliamentary Ethics

The Handbook on Standing Orders and Parliamentary Ethics explains what rules or Standing Orders are and why they are important for the day to day activities in parliament. The Standing Orders define the rights, duties, and responsibilities of members. Moreover, the book discusses the parliamentary Code of Ethics and its purpose. Further, the book also explains the ideal oversight …

Analisis RUU Tentang APBN No. 15/an. PKA/APBN/IX/2020 : Penguatan Transfer Ke…

Realisasi pada triwulan II 2020 yaitu sebesar Rp191,9 triliun, mengalami penurunan sebesar 8,9 persen dari triwulan I 2020 (Rp.210,7 triliun) atau turun 4,3 persen dari triwulan II. penurunan ini merupakan tekanan yang berat sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. dalam menarik minat dan mempermudah peluang masuknya investasi serta mengurangi kehawatiran dari rendahnya tingkat kepercayaan inves…

Efektivitas pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka penyel…

Kajian ini berbasais pada hasil pemerisakaan BPK RI atas pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran ang dilakukan melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 rahun pada kementerian pendidikan dan kebudayaan dan 48 pemerintah daerah, meliputi: 9 pemerintah provinsi, 31 pemerintah kabupaten dan 8 pemerintah kota. penjaminan mutu pendidik…

Pemasaran Syariah: Teori dan Aplikasi

Pemasar atau marketer di ranah pemasaran syariah perlu meramu berbagai strategi dan taktik pemasaran yang berdaya guna secara rasional dan syar’i. Pemahaman tentang dinamika pemasaran yang selalu berubah dan marketer andal yang memahami baik pelanggan maupun pesaingnya adalah kunci kesuksesan dalam berbisnis pada umumnya, dan bisnis syariah pada khususnya. Buku ini memberikan pedoman teoretis…

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah kepulauan : perspektif kesejah…

Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, penduduknya tersebar di daerah kepulauan. Kondisi Indonesia yang demikian menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunan nasional, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah kepulauan meliputi pangan, sandang, dan papan. Buku ini mengulas berbagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di …

Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia

Berbicara tentang hukum parpol dan pemilu tentu berbeda dengan berbicara tentang pemilu. Bicara pemilu itu berbicara berbagai dimensi keilmuan, namun hukum parpol dan pemilu berbicara tentang pemilu dari perspektif hukum. Substansi Hukum Parpol dan Pemilu merupakan substansi hukum yang bersifat ekstra yuridis, karena di dalamnya bukan hanya membahas apa itu pemilu, sejarah pemilu saja, tetapi h…

Sejarah sosial intelektual Islam

Pembahasan buku ini dimulai dari seputar perkembangan institusi sosial-politik Islam di Indonesia, gerakan-gerakan sosial keagamaan di Indonesia, tradisi tafsir di Indonesia, tradisi keulamaan di Indonesia, dan wacana-wacana intelektual yang berkembang di Indonesia. Disamping itu juga terdapat pembahasan seperti Islamisasi Indonesia dan pembentukan masyarakat Muslim, yurisprudensi Islam di Indo…

Buku Pegangan Wanita Islam

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 394 p. : il. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual: Dalam Hukum Pidana Islam

Buku ini menjelaskan tentang gratifikasi serta keterkaitannya dengan kriminalitas seksual. Buku ini juga menjelaskan tentang zina, aborsi, pergaulan remaja, masalah virginitas serta kekerasan dan penyimpangan seksual. Buku ini sangat cocok bagi siapapun yang memiliki minat terhadap hukum pidana Islam. Terlebih lagi bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, dosen serta praktisi hukum.

100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia

Pertama kali diterbitkan, tahun 1978, buku ini menimbulkan kontroversi di seluruh dunia. Betapa tidak, sang penulis, Michael H. Hart, berani mengambil keputusan menempatkan Nabi Muhammad Saw. di urutan pertama, padahal dia sendiri nonmuslim dan Islam bukanlah agama terbesar di dunia. Toh, buku ini terjual jutaan eksemplar dan dibaca berbagai kalangan, serta menjadi koleksi turun-temurun di set…

Manajemen sumber daya manusia bidang pendidikan

Manajemen sumber daya manusia bidang pendidikan adalah segala usaha,baik dalam bentuk kebijakan,kegiatan,pertimbangan,dan lain-lain yang dimkasudkan agar sumber daya manusia (yang dalam hal ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan) dapat mampu dan sejahtera dalam bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Buku ini berangkat dari human resources management bidang pendidikan pad…

Tinjauan Kritis atas Penerapan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) d…

Buku ini berisi pemaparan berbagai aspek yang diperlukan dalam mempertimbangkan pemimpin daerah dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan TPP bagi aparaturnya. Aspek-aspek tersebut meliputi: aspek legalitas, geografi dan demografi, menejemn SDM serta keuangan daerah. Kempat aspek ini diperlukan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan kebijakan TPP.

"Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban …

Edisi

edisi 1, cetakan ke-3

ISBN/ISSN

979-3925-31-0

Deskripsi Fisik

212 hlm, 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 HUD d

Hukum Pemerintahan Daerah

Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan melalui UU No, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah seolah berlomaba untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi tentang p…

Gratifikasi & Kriminalitas Seksual : dalam hukum pidana Islam

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8689-93-9

Deskripsi Fisik

xii, 201 hlm.: 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

297.4 IRF g

Otonomi daerah: filosofi, sejarah perkembangan dan problematika

Fokus utama buku ini pada pembahasan pemerintahan daerah sejak orde baru yang memberlakukan UU No.5 tahun 1974 sampai kehadiran UU No.32 tahun 2004 yang menggantikan UU no. 22 tahun 1999. Euforia pelaksnaan otonomi daerah di awal reformasi telah memunculkan berbagai persoalan, dari tuntutan perubahan bentuk negara, ketegangan hubungan antara pusat dan daerah, keteragangan antara provinsi dengan…

Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Sejak adanya perubahan UUD1945 di tahun 1992-2002 kewenangan MPR mengalami reduksi di Pasal 3 dan tidak ada lagi kewenangan MPR untuk membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun ketetapan MPR. dan untuk menindak lanjuti hasil perubahan UUD 1945 tersebut, antara lain dikeluarkanlah ketetapan MPR No.1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Manteri dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ket…

Ilmu negara

Membahas tentang ilmu negara dan teori negara,unsur-unsur negara,asal-usul negara,tujuan dan fungsi negara,tipe-tipe negara,kedaulatan,demokrasi,kekuasaan,konstitusi,bentuk negara,sistem pemerintahan,baik yang disampaikan oleh filosof-filosof muslim maupun dari filosof-filosof non muslim.

Gender dalam Bidang Kesehatan

Istilah gender berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebab gender berhubungan dengan perbedaan peran dan tanggung jawab antara keduanya. tetapi banyak orang berfikir gender hanya berkaitan dengan perempuan saja, karena kegiatan gender kebanyakan berfokus pada perempuan, khususnya kegiatan-kegiatan di sektor kesehatan. Fokus kepada perempuan mempunyai alasan yang kuat, karena fakta men…

Hukum Pemerintahan Desa

Setelah melalui perjuangan panjang akhirnya lahirlah UU No.6 Tahun 2004 tentang Desa. UU ini mengakomodir eksistensi desa dan desa adat. Diakui, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat hemogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta ha…