Provincial Blad van West-Java

Lembar Provinsi Jawa Barat dari tahun 1931 ini berisikan regulasi peraturan Dewan Kota Batavia, Bandung, Cirebon, Serang, Kerawang, Sumedang, Tasik, Kuningan dan juga Keputusan Kota Sukabumi, Bandung, dan Garut. Masing-masing kota di atas mencantumkan peraturan dan keputusan yang ingin diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat terkait kota mereka. Pasal-pasal yang diajukan beragam, beberapa contohny…

Provincie West-Java Jaarverslag 1936

Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1936 ini dibuat di masa kepemimpinan Van Der Hoek sebagai Gubernur. Penggalan pembuka dari Gubernur : " Batavia, 31 Maret 1937. Jika benar kehidupan politik dalam istilah historisnya, articulate connection tidaklah statis, tetapi dinamis - seperti masa kini, niscaya dalam derajat khusus untuk perubahan bentuk pemerintahan provinsial di era sekarang. …

Provincie West-Java Jaarverslag

Buku ini disebutkan berisi laporan untuk tahun 1935, 1936, dan 1937 tentang perluasan penting dari kantor administrasi provinsi. Pada tahun 1938, tahun pertama dalam jabatan dewan provinsi keempat dan dari Kolese yang dipilih oleh yang terakhir, tidak ada pemindahan. Bagian baru dari urusan administratif negara. Dua langkah yang timbul dari Perintah Pengalihan Informasi Pertanian untuk Jawa dan…

Provincie Midden-Java Jaarverslag 1938 - Deel 1

Dewan Deputi Dewan Provinsi Jawa Tengah mendapat kehormatan untuk mempresentasikan bagian pertama laporan tahunan provinsi tahun 1938. Praktik dalam beberapa tahun terakhir ini membagi laporan menjadi dua bagian, bagian kedua muncul beberapa waktu setelah bagian pertama ini dikeluarkan. Bagian Kedua berisi hasil keuangan untuk tahun yang ditinjau, yang belum diketahui pada saat bagian pertama, …

Provincie West-Java Jaarverslag 1926

Dewan Perwakilan Dewan Provinsi Jawa Barat mendapat kehormatan untuk menyampaikan laporan tahunan pertama tentang provinsi pertama di Hindia Belanda. Mereka percaya bahwa dapat memulai ini dengan retrospektif singkat, n.h.v. dapat membatasi dirinya pada beberapa komentar tentang kedalaman dan luasnya reformasi konstitusional yang menjadi hak provinsi itu lahir. Untuk menunjuk pada hukum yang me…

Provincie West-Java Jaarverslag 1933

Laporan rutin tahunan untuk tahun 1933 dari pemerintahan provinsi Jawa Barat kepana pemerintahan Hindia Belanda. Depresi ekonomi dengan intensitas tinggi, konsekuensi malapetaka menampakkan diri dalam reruntuhan konstruksi yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan dengan prospek perubahan menjadi lebih baik- Namun dalam kata pengantar ini terdengar suara harapan, tetapi di atas semua it…

Kenang-Kenangan DPRD-GR Provinsi Jawa Timur

Buku ini merupakan dokumentasi dari dari kegiatan DPRD GR. Buku ini menjadi kenang-kenangan yang memuat langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan DPRD GR selama periodenya menjabat di tahun 1966-1971. Buku ini memuat foto-foto dokumentasi serta kumpulan sambutan para petinggi daerah dan beberapa pemaparan mengenai perkembangan p[rovinsi Jawa Timurdan kegiatan pada tanggal 11 Oktober 1956 dimana pro…

Hari-Hari Baesar Islam Maulid Nabi Muhammad s.a.w di Istana Gambir dan Bebera…

Buku ini berisi tentang dokumentasi dari acara perayaan Maulid Nabi Muhammad s.a.w di Istana Gambir pada tahun 1950 yang memuat berbagai dokumentasi acara, sambutan dan pidato petinggi negara, ayat-ayat yang dibacakan pada acara saat itu serta beberapa sejarah tentang masa penyerahan kedaulatan RI dan masa sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Dilengkapi dengan beberapa foto dan puisi…

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Agustus 2005 s.d…

Buku ini diterbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR RI kepada publik atas mandatnya dalam menjalankan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Disamping itu, penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca pada umumnya mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penanganan bencana

Laporan pengawasan pelaksanaan tanggap darurat januari s.d. agustus 2005

Dalam laporan ini TIm menilai pelaksanaan tanggap darurat yang dilaksanakan segera setelah terjadinya bencana tidak berjalan baik. Pertama masalah koordinasi antar pelaksana di lapangan, termasuk koordinasi dengan relawan asing, kedua persoalan reahabilitasi dan rekonstruksi. Persoalan itu terangkum mulai dari pendataan pengungsi yang tidak akurat, distribusi bantuan tidak merata, dan tidak ada…

Laporan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, desember 2006 s…

Bencana tsunami Aceh telah memberikan pengalaman berharga bagi pemerintah dan penyelenggara negara dalam menangani korban bencana, menata kembali fasilitas publik secepat dan sebaik mungkin. Buku ini menguraikan hasil pengawasan Anggota DPR terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara sungguh-sunggu sebagai wujud tanggung jawab pemerintah membangun kembali Provinsi NAD dan Nias, sesuai …

Pelaksanaan Tri-Program dan Retooling Aparatur Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 42 Tahun 1970

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

24 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Gedung MPR/DPR : sejarah dan perkembangannya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxii, 113 hlm. : il. ; 31 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

725.1 GED

Naskah Akademik: Kajian Pemekaran Provinsi Sumatera Utara

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyel…

Naskah Akademik: Kajian Daerah Syarat Teknis Pembentukan Provinsi Pulau Sumba…

Kajian daerah ini untuk mengetahui (1) perbandingan skor syarat teknis antara calon Provinsi Pulau Sumbawa dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, (2) perbandingan skor syarat teknis antara calon Provinsi Pulau Sumbawa dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok, (3) perbandingan skor syarat teknis antara Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok dengan Provinsi Nusa Ten…

Naskah Akademik: Pembentukan Provinsi Kapuas Raya

Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari Kabupaten/Kota baik yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Provinsi induk maupun di wilayah calon Provinsi Kapuas Raya. Observasi juga dilakukan oleh tim peneliti ke lima Kabupaten yang ada di wilayah calon Provinsi Kapuas Raya yaitu, Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau dan Kabupaten Sanggau untuk melih…

Naskah Akademik: Kajian Awal Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (B-M…

Naskah akademik pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya memuat hasil analisis komprehensif dalam rangka memenuhi aspirasi dan usulan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan kelengkapan berkas usulan terlampir yang disajikan oleh panitia pembentukan Provinsi Bo…

Naskah Akademik: Hasil Kajian Rencana Provinsi Tapanuli

Kajian ini dilakukan oleh Tim Pengkaji bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kota Sibolga untuk menentukan kelayakan pembentukan daerah otonom baru yaitu calon Provinsi Tapanuli sebagai calon provinsi baru.

Naskah akademik pemekaran provinsi Papua Tengah

Pemekaran di Papua dipercaya sebagai salah satu upaya yang efektif untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Buruknya akses sebagai akibat tertinggalnya pembangunan infrastruktur telah menempatkan masyarakat Papua sebagai segmen masyarakat yabg kurang beruntung di tengah melimpahnya semberdaya alam setempat.