Etika pelayanan publik tidak hanya sebagai aturan norma, sistem nilai dan kode etik yang menuntun seseorang dalam melakukan tindakannya, tetapi bermakna sebagai filsafat yang merefleksi secara kritis aturan moral dan kode etik itu.
Buku ini secara komprehensif mengkaji seluk beluk kejahatan terhadap kehormatan berdasarkan ketentuan dalam KUHP disertai dengan yurisprudensi, yang meliputi istilah dalam tindak pidana terhadap kehormatan, bentuk-bentuk tindak pidana kehormatan seperti penistaan, fitnah, dan penghinaan; tindak pidana terhadap kehormatan khusus seperti penghinaan terhadap presiden dan wakilnya, kepala neg…
krisis ekonomi yang dialami negara kita saat ini tentu saja tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata. Akan tetapi juga disebabkan oleh faktor faktor lain, yaitu sosiologis, politis, kultur, dan antropologi.
Buku ini menguraikan dengan jelas sejumlah isu, masalah sekaligus menawarkan alternatif strategi dan agenda bagi reformasi sistem ketahanan negara. Hukum Administrasi Pertahanan merupakan bagian dari kajian yang menawarkan panduan tentang langkah-langkah pejabat dan atau badan TNI dan elemen lembaga lainnya di dalam menjalankan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang secara lebi…
Dalam buku ini dibahas tentang kasasi, peninjauan kembali, dan perumusan risalah / memori kasasi. Buku ini dimaksudkan untuk memperlihatkan penanganan beberapa perkara pidana, baik pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali dan hasil-hasilnya pada masa
Buku ini mengkaji masalah hukum pidana dari aspek teori dan contoh-contoh kasus yang pernah terjadi dalam praktik baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Dengan contoh kasus ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih mudah memahami materi hukum pidana secara utuh. Pengetahuan hukum tentang hukum pidana perlu ditingkatkan di kalangan anggota masyarakat agar masyarakat dapat meni…
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masy…