Buku ini menjelaskan secara detail tentang landasan historis, teoritis, etik, dan legal dari keperawatan profesional. Terkini dan komprehensif dalam menyajikan pembahasan lengkap tentang sistem perawatan kesehatan yang berubah terutama yang terkait dengan ekonomi perawatan kesehatan, keperawatan dalam budaya kekerasan, dan keperawatan dalam dunia yang berbeda secara budaya dan spiritual.
Buku ini terdiri dari 10 bab,membahas antara lain tentang keadaan hukum perdata di Indonesia, sistematik hukum perdata, perihal orang dalam hukum, hukum perkawinan,hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pembuktian dan lewat waktu serta hukum dagang.
Buku ini disusun dalam rangka ulang tahun Ikatan Pustakawan Indonesia yang ke 40. dengan buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pustakawan agar Pustakawan baik yang bekerja di pemerintah maupun swasta semakin peduli dan mengambil peran aktif, kreatif serta inovatif dalam berbagai program /kegiatan yang menyentuh masyarakat, maupun anggota prefesi, sehingga akan dikenal dan dikena…
Atlas tematik kabupaten Barito Kuala provinsi kalimantan Selatan ini mengambarkan Kabupaten Barito Kuala
Atlas tematik kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan ini mengambarkan profil daerah kalimantan Selatan
Atalas tematik Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Atlas tematik kota banjarmasin mengambarkan profil daerah kota Banjarmasin
Atlas tematik kabupaten hulu sungai utara yang menampilkan profil daerah , pemerintahan daerah dan sodial budaya daerah
cet. 16
Disajikan dalam materi yang padat dan jelas, buku ini memuat konsep-konsep penting yang melandasi proses keperawatan: praktik keperawatan berbasis-teori, pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi, aplikasi proses keperawatan pada praktik, plus pedoman proses keperawatan dan alat pengkajian klien & keluarga.
Buku ini berisi artikel yang ditulis oleh para peneliti CORE Indonesia (Center of Reform on Economics) yang berisi tentang kebijakan makro-ekonomi, moneter dan perbankan; kebijakan fiskal dan kesejahteraan sosial; kebijakan sektor pertanian, maritim dan perdagangan internasional; dan kebijakan sektor industri, energi, dan ketenagakerjaan.