Buku ini hadir untuk membumikan teori heararki norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dalam buku ini, perspektif teori hierarki norma hukum dikemas sebagai kerangka berpikir untuk melihat wujud penerapannya pada sistem negara hukum Indonesia yang berdasrkan Pancasila dan UUD 1945. Buku ini juga menawarkan temuan-temuan baru, yaitu hierarki fungsional atau hierarki substansial. Perkemba…
Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang merdeka atau bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mempunyai kewenangan konstitusional menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dasar pertimbangan hukum MK dalam pengambilan putusan tidak hanya mendasarkan kepada UUD 1945 dan keyakinan hakim, tetapi Panca…
Salah satu semangat yang terkandung dalam UUD 1945, bahwa untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, perlu dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan (keterbukaan). Pemilihan umum merupakan sarana de…
Untuk Rakyat Tak Ada Kata Bosan merupakan himpunan refleksi, pemikiran, dan pengalaman politik Benny K. Harman selama berkiprah dalam dinamika demokrasi Indonesia. Melalui gaya penulisan yang komunikatif dan kritis, penulis menggambarkan tantangan yang dihadapi wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi publik di tengah kompleksitas politik nasional. Buku ini merekam pandangan penulis mengenai …
Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan Buku Administrasi Negara berjudul Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan merupakan karya Rira Nuradhawati, Danny Permana & Yovinus. Buku ini menguraikan secara mendalam terkait implementasi kebijakan, peran pemerintah dalam melaksanakan serangkaian tugas dan fungsi, serta kinerja pemerintah khususnya pada b…
Buku ini tidak hanya mengupas konsep, hakikat oligarki, dan totalitarianisme klasik tetapi juga menyuguhkan insight tentang totalitarianisme baru dan variannya. mengigatkan tentang bahaya oligarki dan totalitarianisme itu sendiri. Selain untuk reminding, buku ini sekaligus memberi warning dan langkah-langkah antisipatif agar terhindar dari bahaya dan risiko totalitarianisme baru. su oligarki di…
Indonesia sejak dahulu telah mengimpor aneka ragam agama, kesusastraan, ilmu, teknik, dan berbagai jenis produk peradaban lainnya yang berasal dari India, Timur Tengah, Tiongkok serta Eropa yang kemudian diolah, disesuaikan, dikembangkan, sehingga menjadi bagian utuh dari kebudayaan Indonesia. Semua ini terjadi melalui proses penerjemahan. Maka jelas, terjemahan merupakan salah satu fenomena te…
Perkembangan hukum acara mahkamah konstitusi merupakan gambaran senyatanya jika hukum acara bukan sekadar law in the book, tetapi law in action. Hukum acara mahkamah konstitusi dibentuk tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui putusan-putusannya. Buku ini terdiri dari 5 Bab yang membahas tentang mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman;hukum acara mahk…
Ditangan penguasa politik menjadi arena penundukan bukan arena berbagi. Kasus pembunuhan Tyeys, ketua Presidium dewan Papua, pada 10 November 2001 yang diulas dalam buku ini merupakan contoh kongkrit betapa kekuasaan di tegakkan dengan anarkhi.
Buku ini berisi himpunan kutipan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hukum acara yang lahir melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Buku ini disusun berdasarkan tema kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan syarat kerugian konstitusional. Selain Hukum acara Mahkamah Konstitusi terdapat dalam UU MK dan PMK,…
Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai the final interpreter of constitution and the guardian of the constitution, telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses demokratisasi dan penegakan supremasi konstitusi di Indonesia. Penegakan supremasi konstitusi tidak hanya berhenti pada dibatalkannya suatu norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Melainkan bagaimana putus…
Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…
Untuk mendesain kontrak migas, terlebih dahulu harus dipahami apa saja objektif negara tuan rumah dan bagaimana pula dengan objektif investor. Sebagian objektif tentunya ada kemiripan, namun demikian, tidak menutup kemungkinan, ada objektif yang bertolak belakang satu sama lain. Adanya kemiripan dan perbedaan objektif ini perlu diselaraskan agar persyaratan dan ketentuan di dalam kontrak migas …
Untuk mencapai umur enam puluh tahun saja belumlah hal yang mudah. Mencapai umur panjang menjadi sulit, karena adanya beberapa faktor yang dilupakan atau diabaikan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan itu anta lain adalah pcyhoclinics. Ilmu ini tidak hanya memandang dari segi diagnose fisik tetapi juga latar belakang jiwanya.