Buku ini membahas permasalahan tentang manajemen keuangan daerah, yang terbagi dalam beberapa bab diantaranya: Laporan keuangan pemerintah tanpa laporan surplus dan defisit; Rasio kemandirian, yang tergantung pada penerimaan dari luar; Pengukuran kinerja yang tidak mempunyai standar ukur; Pemeriksaan internal pemerintahan berfokus pada keuangan bukan kinerja; Klasifikasi belanja aparatur dan pu…
Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Buku kaji kerap teknologi lingkungan ini merupakan bunga rampai hasil-hasil kegiatan penelitian serta pengalaman para pelaku IPTEK. Buku ini diawali dengan ulasan tentang permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi khususnya oleh bangsa Indonesia, konsep dan perkembangan teknologi lilngkungan serta kebijakan yang ditempuh baik dalam tingkat nasional maupun internasional dalam menyikapi permasal…
Bangsa Indonesia mengalami cobaan dan tragedi yang silih berganti. Munculah persoalan baru, berupa tragedi kemanusiaan yang membuat kita tercoreng di dunia internasional. Kantor perwakilan komisi tinggi urusan penggungsian PBB (UNHCR) di Atambua, NTT di serang dan menewaskan tiga orang stafnya asal Puerto Rico, Kroasia dan Ethiopia.
Upaya pemenuhan hak ekosob telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan diteguhkan dengan berbagai regulasi, baik internasional maupun nasional. Pemerintah (pusat dan daerah) berdasarkan Kovenan Ekosob menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak ekosob. Di tingkat pemerintahan daerah yang pada era otonomi daerah menjadi penanggung jawab pengelola…
Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah pada bulan Juli - Desember 2019