Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 …

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan didasarkan pada Undang-Undang Monor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dengan terbentuknya OJK, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan industr…

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Siste…

Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadapmarrtabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas bersifat operasional yang …

Kajian,Analisis dan Evaluasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 PUS k

Kajian, analisis dan evaluasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perli…

Kajian hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik primer maupun data sekunder yang dihinpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Dari hasil pengumpulan data dan informasi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan…

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepar…

Penyelenggaraan Kepariwisataan menurut UU Kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterk…

Mewujudkan Tertib Administrasi Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Melalui P…

Kondisi yang diharapkan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ke depan ialah terwujudnya administrasi hukum yang tertib, taat asas, profesional dan akuntabel dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang menjadi sasaran strategis yang akan dicapai. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut sangat diperlukan intervensi melalui upaya pembenahan ketata…

Kajian, Analisis, Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pena…

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan dan tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. UU Penanggulangan Bencana sebagai dasar dan sekaligus payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI: Division Pr…

Buku ini merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang kepada seluruh mitra kerja dan masyarakat untuk kiranya dapat lebih mengenal dan memahami apa dan bagaimana Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Untuk mendukung fungsi badan keahlian sebagai supporting system Dewan Perwakilan Rakyat di bidang keahlian, maka Pusat Pemantauan Pelaksanaan Un…

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jamina…

Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadapmarrtabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas bersifat operasional yang …