Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 168 hal. : 29 cm.

Judul Seri

Buku I Ringkasan Eksekutif (Buku ke-1 dari 5 buku)

No. Panggil

352.4 IKH

Buku Kenangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1999…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328 SEK b

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Laporan Kinerja Periode 2009-2014 …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 1727 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Kompilasi Regulasi Peraturan Keterbukaan Informasi Publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 200 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.02552 KOM

Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 911/SEKJEN/2010 Tentang penetapan standar Opera…

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan kepada dewan perwakilan rakuat republik indonesia agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dipandan gperlu standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan pada unit organisasi di lingkungan sekretariat jenderal dewan perwak…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Laporan Kinerja Periode 2009-2014 …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, `1507 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Kingdom of Morocco House of Representatives: The History and Legacy 1963-2017

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

184 hal. : ilus. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 KIN

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Pertama

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 392 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Keputusan Rapat Badan Urusan Rumah Tangga Masa Persidangan Tahun Sidang 2010-…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ilus. ; 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 KEP

Maklumat Dan Standar Pelayanan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan …

Buku Maklumat dan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) senantiasa berupaya dan berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi DPR RI …

Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiiii, 94 hal. ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.63 ROA

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Pertama (1 Oktober 2014- 13 Agustus 2015)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 604 hal. : ilus. ; 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Kajian Akademik Hubungan Antarlembaga Negara: Perkembangan Penyelesaian Sengk…

Buku ini merupakan penelitian yang berupaya menjawab permasalahan: apa saja kriteria subjek lembaga negara, dan objek kewenangan yang disengketakan, yang dapat menjadi kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) oleh Mahkamah Konstitusi; bagaimana implementasi kewenangan penyelesaian SKLN oleh Mahkamah Konstitusi sebagai medium penyelesaian konstitusional untuk perkara yan…

Kompilasi Konstitusi Sedunia Buku 1

Melakukan kompilasi konstitusi sedunia terkesan sederhana dan mudah. Padahal faktanya, kompilasi konstitusi berbagai negara jelas bukan hal gampang dan sederhana. Terpenting, aspek tanggungjawab moral atas substansi yang ditampilkan. Sebab, jangan sampai konstitusi yang dimuat dalam buku kompilasi konstitusi merupakan materi muatan yang sudah kadaluarsa karena telah dilakukan amandemen. Jangan …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 10 Nopember 1995 dalam Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberi landasan hukum yang kuat untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Ketentuan di bid…

Peningkatan Upah Minimum Pada Sektor - Sub Sektor dan Regional di 27 Propinsi…

Peningkatan Upah Minimum Pada Sektor–Sub Sektor dan Regional di 27 Provinsi di Indonesia 1994 yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia merupakan laporan resmi yang memuat data dan analisis mengenai perkembangan serta penyesuaian upah minimum di berbagai sektor, subsektor, dan wilayah pada tahun 1994.

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk pada Ban…

BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima kelompok yaitu: proses merger dan pengawasan BC oleh BI; pemberian FPJP; penatapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS;penggunaan dana FPJP dan PMS; praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BC yang merugikan BC.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 UND

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 34, tambahan lembaran Negara nomor 4379 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan umum. Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non…