Gagasan pemecahan isu adalah “Mempercepat Proses Editing Video Melalui Pembuatan Format Detail Permintaan Hasil Editing Video Menggunakan Aplikasi Google Form di Subbagian Audio Visual Sekretariat Jenderal MPR RI”. Adanya google form permintaan hasil video ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat editor dalam melayani permintaan di Setjen MPR RI, sehingga tidak terjadi lagi revisi b…
Di bagian awal, buku ini mengkaji secara detail perihal dasar filosofi hak asasi manusia. Bab kedua, mengulas tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia. Bab ketiga, secara detail menarasikan instrumen hak asasi manusia, baik dalam konteks internasional maupun nasional. Bab keempat dan kelima, dijelaskan tentang konsep dan implementasi hak asasi manusia dalam kaitannya dengan keadaan dan je…
penerapan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan menteri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mendorong kebutuhan banyak kalangan akan kejelasan konsep yang akan diaplikasikan dalam akuntansi pemerintahan.
membahas tentang serangkaian penelitian terhadap lembaga keuangan syariah yang disusun berkaitan dengan perbankan Islam, pasar modal Islam, dan evaluasi terhadap permasalahan dalam asuransi Islam
Buku ini membahas tentang Autobiografi para pemberontak Burma
Memberikan informasi secara sederhana mengenai merumuskan dan merancang perda yang berperspektif hak asasi manusia (HAM), buku ini berfokus pada fungsi utama anggota DPRD dalam menyusun peraturan daerah beserta naskah akademiknya. Perancangan perundang-undangan dalam hal ini perda yang berperspektif HAM merupakan suatu keharusan karena Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 nya pun telah menga…
Buku ini mengenalkan berbagai lembaga keuangan syariah, khususnya yang terdapat di Indonesia berikut sejarah, landasan hukum, dan perbedaannya dengan lembaga sejenis dalam sistem keuangan konvensional. Di antara lembaga yang menjadi pusat pembahasan dalam buku ini adalah: Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Lembaga Zakat dan Wakaf, Dana Pensiun, BMT, Leasing, dan Modal Ventura Islam.
Berbicara mengenai hukum pidana Islam di Indonesia, dapat dikatakan bahwa keberadaannya sama dengan ketidakberadaannya. Meskipun demikian, akan sangat baik apabila wujud pidana Islam yang berupa doktrin ini tetap dipelihara secara baik. Buku ini berbeda dengan buku fiqih jinayah atau hukum pidana Islam pada umumnya. Buku ini tidak hanya membahas teori hukum pidana Islam dan sumber-sumbernya, te…
Buku ini adalah sebuah usaha konstruktif merespon perkembangan kontribusi terhadap pengembangan konsep dan teori ekonomi bernuansa Islam, khususnya dalam bidang makroekonomi. Karenanya tiga unsur utama ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran) akan menjadi fokus utama buku ini.
Ilmu manajemen telah berkembang sangat pesat dan menyentuh semakin banyak aspek. cabang keilmuan baru pun bermunculan sebagai respons atas peluang bisnis baru dan perkembangan realitas bisnis dengan persaingan yang semakin ketat. Pada bagian pertama dalam buku ini membahas tentang perspektif, moralitas, spiritualitas dan keberlangsungan, menjadi perspektif yang tepat untuk mengawali pembahasan.…
Perpustakaan pura pakualaman tersimpan koleksi milik keluarga besar paku alam. koleksi tersebut maliputi karya sastra yang ditulis pada masa paku alam I bertahta (1812-1829) sampai dengan paku alam VII (1906-1937). Naskah scriptorium pakualaman dan koleksi buku cetak mulai tertata pada masa paku alam VII. pembenahan koleksi secara berangsur-angsur telah dilakukan dan menghasilkan sejumlah catat…
Aksi perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dengan inisiatif "CUTI'E Pegawai," bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan cuti pegawai melalui pendekatan digital. Latar belakang perubahan ini adalah kekurangan data laporan cuti yang akurat dan real-time, yang menghambat proses pemantauan kinerja. Ini disebabkan oleh ket…
Dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang administrasi dan persidangan, maka diperlukan adanya dukungan anggaran. Namun dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikelola secara tertib, taat terhadap perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab