Di dalam hukum kontrak di berbagai negara atau berbagai sistem hukum dikenal beberapa asas hukum kontrak. Asas-asas tersebut adalah: 1. Asas konsensualisme (the principle of consensualism); 2. Asas kebebasan berkontrak (the principle of freedom of contract); 3. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (the legal binding of contract); 4. Asas iktikad baik (principle of good faith). Tulisan ini…
2 eks
Buku ini membahas permasalahan yang timbul sehubungan kerugian yang menimpa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya perusahaan perseroan (Persero) yang berakhir pada diselesaikan di meja hijau dengan tindak pidana korupsi masih menimbulkan masalah. Ada yang mempermasalahkan terutama di kalangan ahli hukum perdata, khususnya hukum Perusahaan dengan melihat dari sisi status badan hukum yaitu Pe…
dalam satu dasawarsa yaitu dari tahun 2008 s.d 2018, pemerintah aceh telah menerima dana otsus sebesar Rp.64,97 triliun. Apabila di hitung secara rata rata, peningkatan penerimaan adalah sebesar 8.58 % pertahun. terdapat capaian positif dari kebijakan ini, antara lain seperti peningkatan Indeks pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka TPT. Namun di satu sisi besarny…
Buku ini ditulis Ridwan Saidi dalam sebuah proses pencarian terhadap identitas diri yang panjang. Identitas sebagai Betawi, identitas sebagai Melayu, dan identitas sebagai bangsa Indonesia. Buku ini berisi sejarah peradaban Melayu Betawi dan sejarah berdirinya kota Jakarta.
Buku ini merupakan Authorized Biography Dahlan Iskan; menyampaikan secara detail jejak hidup Dahlan Iskan. Kehidupan kecilnya yang serba kekurangan, era perjuangannya untuk mengubah nasib, cucuran keringat, dan seluruh kerja kerasnya, diurai satu persatu hingga nyaris tak ada yang terlewat. Dahlan Iskan, Menteri BUMN yang aneh itu, telah mampu membuktikan diri membawa kemajuan di setiap face ya…
Munculkan kejahatan di bidang perpajakan,didasarkan pada kaidah hukum pajak yang berupaya membedakan dalam bentuk seperti karena kelalaian atau dengan kesengajaan.Berbagai kejahatan di bidang perpajakan karena pelaksanaan hukum pajak,korbannya lebih banyak terarah kepada negara dibandingkan wajib pajak.Kejahatan di bidang perpajakan diatur pada pasal 36A UUKUP berupa (1)menghitung atau menetapk…
Buku ini berisi pemaparan berbagai aspek yang diperlukan dalam mempertimbangkan pemimpin daerah dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan TPP bagi aparaturnya. Aspek-aspek tersebut meliputi: aspek legalitas, geografi dan demografi, menejemn SDM serta keuangan daerah. Kempat aspek ini diperlukan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan kebijakan TPP.
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia.Melalui buku ini, semua permasalahan dan jalan keluar dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dibahas sevara mendalam melalui berbagai kajian keilmuan yang diantaranya akan dianalisis melalui konsep hukum adminis…
Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Secara prinsip hukum keuangan negara dan keuangan negara memiliki aspek hukum yang terkait dengan membicarakan aspek hukum yang terkait dengan keuangan negara. Dalam buku ini dibahas mengenai konsep dan teori yang berkaitan dengan hukum keuangan negara antara lain mengen…
Buku ini memuat masalah-masalah hukum yang bersifat dasar tetapi praktis, dalam arti hampir selalu dijumpai dalam praktik penerapan hukum sehari-hari dalam segala bidang kehidupan.
Buku ini merupakan metamorfosis dari disertasi yang diharapkan agar pembaca dapat menemukan hal-hal baru didalamnya. Diskresi hadir mengiringi peralihan hak warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah dalam suatu konsep negara hukum; dari hak kebebasan beraktivitas, yang tidak menghendaki intervensi pemerintah terhadap kehidupan warga negara, menjadi hak untuk memperoleh pelayanan, yang me…
Hukum kontrak yang didasarkan pada sistem civil law, common law, dan hukum Islam merupakan sistem hukum yang masuk dalam kategori major legal system atau parent legal system. Perlu dibangun saling pengertian dan pemahaman yang baik antara ketiga sistem hukum kontrak tersebut. Pengertian dan pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui perbandingan sistem hukum. Buku ini baru menampilkan gambaran …